Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kedua Capres Dinilai Perlu Membahas Simpang Siur Data Dasar di Debat Kedua

Kompas.com - 04/02/2019, 08:09 WIB
Devina Halim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti organisasi non-pemerintah Auriga, Syahrul Fitra, mengungkapkan kedua calon presiden perlu membahas masalah simpang siur data di debat kedua.

Debat kedua Pilpres 2019 membicarakan sejumlah topik, yaitu energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. Pesertanya calon presiden, tanpa didampingi calon wakil presiden. 

"Menurut saya itu salah satu yang penting di-highlight, soal data," kata Syahrul saat acara diskusi bertajuk "Menyigi Visi Misi Calon Presiden 2019", di kantor KoDe Inisiatif, Jakarta Selatan, Minggu (3/1/2019).

Baca juga: Ini Topik soal Energi yang Dinilai Penting Dibahas pada Debat Kedua

Ia menilai kedua paslon belum secara menyeluruh membahas masalah tersebut pada visi misi maupun program yang digagas.

Padahal, kata Syahrul, kebijakan yang dihasilkan belum tentu akan tepat sasaran jika tidak didasari pada data yang benar.

"Kalau kita lihat perencanaan pemerintah soal peningkatan investasi, bagaimana memberdayakan ekonomi masyarakat di SDA, peningkatan produksi di SDA, dan lain-lain, bagaimana kita bisa membicarakan itu sementara data dasarnya itu enggak jelas," terangnya.

Syahrul mencontohkan soal data luas perkebunan sawit. Menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) pada tahun 2017, luas perkebunan sawit adalah 12,3 juta hektar.

Sementara itu, menurut perhitungan Gerakan Nasional Penyelamat Sumber Daya Alam Komisi Pemberantasan Korupsi (GNPSDA KPK), luas tutupan sawit sebesar 16,8 juta hektar.

Oleh karena itu, Syahrul berpendapat, moratorium perluasan perkebunan sawit perlu dilanjutkan, sebagai cara untuk akurasi data tersebut.

Baca juga: Topik Reforma Agraria Perlu Dibicarakan dalam Debat Kedua Pilpres 2019

"(Moratorium itu) untuk membenahi ketidakakuratan data itu. 16,8 itu harus diverifikasi oleh pemerintah, di mana saja lokasinya, dan sebenarnya siapa pemiliknya," ungkap dia.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Bagaimana timses kedua pasangan Capres-Cawapres menanggapi hasil jajak pendapat Kompas terkait dampak penyelenggaraan debat pertama Pilpres yang lalu?<br /> <br /> KompasTV akan mengulasnya bersama juru bicara masing-masing pasangan calon Andre Rosiade juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo&ndash;Sandi dan Masinton Pasaribu juru bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi&ndash;Ma&#39;ruf.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com