Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kontestasi Politik yang Tak Lagi Jernih dan Tanpa Nalar...

Kompas.com - 07/02/2019, 08:37 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

Daya Nalar

Tak hanya soal kejernihan, situasi politik dan demokrasi sekarang ini juga dinilai telah kehilangan daya nalarnya.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat sebagai konsekuensi logis dari sistem pemilihan langsung.

Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J VermonteDYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte
Sementara itu, perkembangan teknologi dan media sosial memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat.

Namun, dalam ruang media sosial yang begitu luas, timbul fenomena anti-intelektualisme. Banyak orang cenderung menolak penjelasan yang masuk akal, rasional, dan mengedapankan pendapat subyektif.

Baca juga: Elite Politik dan Media Massa Dianggap Bertanggung Jawab dalam Literasi Informasi

"Menurut saya, pangkal permasalahannya adalah itu ada semacam anti-intelektualisme. Anti terhadap penjelasan yang masuk akal dan rasional karena yang dikedepankan adalah pandangan subyektif," kata Philips.

Di sisi lain, kata Philips, muncul pula fenomena yang ia sebut sebagai "what about-ism". 

Misalnya, seseorang diserang oleh banyak pihak karena dianggap telah menyebarkan hoaks.

Kendati demikian, orang tersebut justru menyalahkan orang lain yang telah melakukan hal yang serupa.

Philips menilai fenomena ini mendorong banyak orang tidak berpikir rasional dalam setiap perdebatan.

"Dua hal ini yang membuat kita kehilangan kejernihan dan daya nalar. Saya kira obatnya hanya satu, mendorong setiap orang untuk bersikap rasional terhadap setiap perdebatan," ujar Philips.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menggelar rapat persiapan debat kedua pemilihan presiden. Dalam rapat itu dihadiri juga tim dari TKN, BPN, Bawaslu, pihak penyelenggara serta pihak lokasi pelaksanaan. KPU menyampaikan 4 perubahan format debat kedua dalam rapat koordinasi di gedung KPU Pusat. Antara lain yaitu perubahan terkait daftar pertanyaan panelis yang bersifat tertutup sehingga tidak akan diberitahukan pada kandidat sebelum debat berlangsung, perubahan kedua terkait tim panelis yang kali ini sepenuhnya akan ditentukan oleh KPU. Pada rapat koordinasi kali ini semua pihak diundang kecuali panelis debat yang akan digelar terpisah pada Jumat (8/2/2019) mendatang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com