Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks atau Fakta Sepekan: Kuota CPNS hingga Pengusiran Rhenald Kasali

Kompas.com - 01/02/2019, 18:29 WIB
Tim Cek Fakta

Penulis

KOMPAS.com – Produsen konten bukan satu-satunya pihak yang memegang peran penting terhadap langgengnya keberadaan hoaks. Masyarakat juga memiliki peranan yang tak kalah penting untuk bisa menyaring informasi yang ada.

Sampai saat ini informasi hoaks dan disinformasi masih memenuhi ruang publik kita, terutama melalui media sosial.

Pekan ini saja, sejak 28 Januari-1 Februari 2019 beredar 4 informasi hoaks dan 1 klarifikasi atas sebuah disinformasi.

Rangkuman informasi-informasi tersebut adalah sebagai berikut:

Data siswa berprestasi dan penyaluran dana beasiswa

Sebuah surat yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meminta data siswa berprestasi dan menyebutkan akan adanya aliran dana untuk beasiswa.

Surat ini ditujukan pada dinas pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selain itu juga pada Kepala SMP dan SMA sederajat di seluruh Indonesia.

Namun, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Ari Santoso, membantah surat itu berasal dari Kementeriannya.

Terlebih dengan adanya alamat email yang tidak menggunakan domain kemdikbud.go.id. Hal itu jelas menjadi tanda bahwa surat ini bukan resmi dari Kemendikbud.

Baca juga: [HOAKS] Surat Permintaan Data Siswa Berprestasi dan Penyaluran Beasiswa

Sisa kuota CPNS 2018

Masih dalam bentuk surat edaran, kali ini mengatasnamakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Arya.

Disebutkan, BKN akan kembali membuka formasi CPNS untuk memenuhi kuota yang belum terpenuhi di rekruitmen 2018 lalu.

Akan tetapi, Kepala Humas BKN, Mohammad Ridwan menyebut informasi dalam surat itu sebagai hoaks.

Baca juga: [HOAKS] BKN Kirim Surat Pengusulan Sisa Kuota Formasi CPNS 2018

Sosialisasi Aplikasi dari LIPI

Selanjutnya ada informasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang akan menggelar sosialisasi panduan teknis persiapan akreditasi terbitan ilmiah tahun 2019. Disebutkan, acara akan berlokasi di Le Meridien Hotel, Jakarta Pusat pada 4-5 Februari 2019.

Sosialisasi ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas terbitan ilmiah berkala, yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, kalangan profesional, dan sebagainya.

Informasi itu ditujukan kepada pengelola International Journal of Smart Grid and Sustainable Energy Technologies (IJSGSET) di Malang.

Namun saat dikonfirmasi, Kepala Sub Bagian Hubungan Media, Biro Kerja Sama Hukum dan Humas LIPI, Fakhri Zakaria menegaskan surat itu adalah hoaks.

Fakhri menyebut, jika benar ada undangan, maka undangan akan dialamatkan pada peserta secara langsung, bukan pihak lainnya.

Baca juga: [HOAKS] Surat Penyelenggaraan Diklat Peneliti Mengatasnamakan LIPI

Pemberkasan CPNS Kategori 2 tahun 2019

Lagi, hoaks di bidang CPNS dan mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kali ini tentang adanya jadwal juga syarat pemberkasan CPNS Kategori 2 (K2) tahun 2019.

Sejumlah persyaratan yang dibutuhkan disebutkan dalam surat tersebut beserta jadwal kegiatannya.

Namun, Kepala Humas BKN, Mohammad Ridwan menyebut surat tersebut bukan berasal dari BKN. Menurutnya, sejauh ini belum ada informasi rekruitmen CPNS K2 tahun 2019.

Baca juga: [HOAKS] Jadwal dan Syarat Pemberkasan CPNS Kategori 2 Tahun 2019

Rhenald Kasali diusir di IPB

Terakhir, klarifikasi informasi adanya pengusiran dan intervensi terhadap Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia, Rhenald Kasali saat mengisi kuliah umum di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Hal itu beredar di media sosial melalui sebuah video berdurasi 45 detik.

Intervensi dilakukan oleh seorang peserta kuliah yang ternyata merupakan Ketua Keluarga Mahasiswa IPB, Muhammad Nurdiyansyah atau Dadan.

Keduanya pun memberikan klarifikasinya secara terpisah. Rhenald menyebut kuliah umum berjalan lancar hingga usai. Ia mengakui adanya sebagian peserta yang meninggalkan ruangan, namun kuliah tetap diteruskan.

Sementara Dadan, membenarkan ia melakukan interupsi terhadap materi yang disampaikan oleh Rhenald karena dinilai melenceng dari tema yang ada. Namun, ia membantah melakukan pengusiran.

Baca juga: [KLARIFIKASI] Isu Pengusiran Rhenald Kasali dan Intervensi Mahasiswa IPB

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com