[HOAKS] Jadwal dan Syarat Pemberkasan CPNS Kategori 2 Tahun 2019

Kompas.com - 01/02/2019, 10:28 WIB
Ilustrasi hoaksShutterstock Ilustrasi hoaks
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Surat mengenai jadwal dan syarat pemberkasan calon pegawai negeri sipil atau CPNS Kategori 2 Tahun 2019 dapat dipastikan hoaks atau tidak benar.

Surat palsu ini mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pada bagian atas surat tersebut terdapat logo BKN, dan seolah-olah ditandatangani oleh Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan memberikan tanggapannya terkait surat tersebut.

Narasi yang beredar:

Surat bodong tersebut dikeluarkan di Jakarta pada 21 Januari 2019 lalu.

Di dalam surat itu disebutkan bahwa surat tersebut mengacu pada Surat Kepala BKN selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Untuk Honorer Kategori Dua Tahun 2019 Nomor K2-3/B411/I/01 tanggal 18 Januari 2019 tentang Penyelesaian Kategori Dua Pusat, Instansi dan Daerah yang Telah Terdaftar di Database BKN pada Tahun 2010.

Informasi yang ada menyampaikan, terdapat formasi khusus yang belum terpenuhi pada instansi atau daerah, sehingga akan diisi peserta yang terdaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya sesuai ketentuan yang ada.

Terdapat jadwal pelaksanaan lengkap dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.

Berikut bunyi surat tersebut:

PENGUMUMAN
Nomor: 05/KATEGORI 2.BKN/I/2019
TENTANG JADWAL DAN SYARAT PEMBERKASAN
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KATEGORI 2 TAHUN 2019

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Untuk Honorer Kategori Dua Tahun 2019 Nomor K2-3/B411/I/01 tanggal 18 Januari 2019 hal Penyelesaian Kategori Dua Pusat, Instansi dan Daerah Yang Telah Terdaftar di Database BKN Pada Tahun 2010, bersama ini kami sampaikan hal tersebut sebagai berikut:

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi Kategori 2 Tahun 2019 adalah peserta yang telah terdaftar di database BKN sejak tahun 2010 dan masih mengabdi hingga saat ini.

2. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi di Instansi/Daerah, akan diisi dari peserta yang terdaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama

3. Berikut Jadwal pelaksanaan kategori dua tahap akhir tahun 2019:
a. Tanggal 29-30 Januari 2019, Sosialisasi Tata Cara Pelaksanaan Rekruitmen Kategori Dua;
b. Tanggal 11-12 Februri Rekonsilidasi Data Instansi/Daerah dengan Data Base BKN;
c. Tanggal 25-26 Februari 2019, Uji Publik Instansi/Daerah Dilakukan di Media Cetak dan Website Instansi/Daerah.
d. Tanggal 1-5 Maret 2019 Pengumuman Peserta yang telah lulus uji publik.
e. Pemberkasan dan Pengusulan NIP CPNS Kategori Dua paling lambat diterima sebelum tanggal 1 April 2019.

4. Kepada Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi CPNS Kategori 2 Tahun 2019 wajib hadir saat pemberkasan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Instansi/daerah, untuk membawa kelengkapan berkas sebagai berikut:

a. Berkas kelengkapan lamaran dimasukkan dalam stopmap warna merah bagi kualifikasi Tenaga Guru, stopmap warna kuning bagi kualifikasi Tenaga Kesehatan dan Stopmap warna hijau untuk kualifikasi Teknis.

b. Ijazah Asli, salinan ijazah sah dan transkrip nilai dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Kepka BKN Nomor 11 tahun 2002) rangkap 2 (dua) sesuai formasi kualifikasi jabatan;

c. Salinan KTP, Kartu Keluarga, ijazah SD, SMP dan SMA rangkap 2 (dua);

d. Pas foto berwarna ukuran 3x4 cm latar belakang warna merah sebanyak 8 (delapan) lembar serta menuliskan nama yang bersangkutan di balik pas foto tersebut;

e. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang amsih berlaku sebanyak 2 lembar;

f. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;

g. Asli dan salinan legalisir Kartu Pencari Kerja dari Dinas Tenaga Kerja yang masih berlaku sebanyak 2 lembar;

h. Asli dan salinan legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Hasil Tes dari Rumah Sakit Pemerintah sebanyak 2 lembar; Materai Rp 6.000 sebanyak 5 (lima) lembar;

5. Bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, BKN berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/NS.

6. Keputusan Panitia bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan informasi tersebut.

" Hoaks. Surat tersebut bukan dikeluarkan oleh BKN," kata Ridwan saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/2/2019).

Ridwan menyampaikan, hingga saat belum ada pengumuman penerimaan CPNS K2 Tahun 2019.

"Belum ada pengumuman penerimaan, kok sudah ada pengumuman pemberkasan," ujar dia.

Ridwan mengimbau masyarakat untuk mengakses situs atau media informasi resmi BKN agar tidak terjebak terhadap kabar palsu yang beredar.

"Hati-hati dengan informasi kepegawaian yang beredar tanpa kejelasan sumber yang menyebarkan," ujar dia.


HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain

Terkini Lainnya

Iran Luncurkan Latihan Angkatan Laut di Rute Pelayaran Global

Iran Luncurkan Latihan Angkatan Laut di Rute Pelayaran Global

Internasional
Gubernur Sulut Beberkan Pencapaian 10 Program Prioritasnya

Gubernur Sulut Beberkan Pencapaian 10 Program Prioritasnya

Regional
Dua Perempuan Saudi Mengaku Kabur dan Dicegat di Bandara Hong Kong

Dua Perempuan Saudi Mengaku Kabur dan Dicegat di Bandara Hong Kong

Internasional
Anggota DPRD Buru Selatan Sengaja Menghilang karena Kecewa Dipecat

Anggota DPRD Buru Selatan Sengaja Menghilang karena Kecewa Dipecat

Megapolitan
Pejabat  yang Tembak Bocah 8 Tahun di Ambon Resmi Jadi Tersangka

Pejabat yang Tembak Bocah 8 Tahun di Ambon Resmi Jadi Tersangka

Regional
Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Setelah Serang Prabowo soal Penguasaan Lahan, Jokowi Juga Harus Terbuka

Nasional
Soal Senam di Sajadah, Bawaslu Jakbar Sebut Keterangan Saksi Beda dengan yang Viral di Medsos

Soal Senam di Sajadah, Bawaslu Jakbar Sebut Keterangan Saksi Beda dengan yang Viral di Medsos

Megapolitan
Memohon Agar Ambulans Dapat Lewat, Seorang Ibu di China Bersujud di Tengah Jalan

Memohon Agar Ambulans Dapat Lewat, Seorang Ibu di China Bersujud di Tengah Jalan

Internasional
Kabut Asap di Bengkalis, Warga Terserang Penyakit Batuk hingga Sesak Napas

Kabut Asap di Bengkalis, Warga Terserang Penyakit Batuk hingga Sesak Napas

Regional
Cuaca Buruk, KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Gangguan Sinyal

Cuaca Buruk, KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Gangguan Sinyal

Megapolitan
Sejumlah Tips Hadapi Banjir

Sejumlah Tips Hadapi Banjir

Megapolitan
Tipu 96.000 Jemaah Umrah, Istri Bos Abu Tours Divonis 19 Tahun Penjara

Tipu 96.000 Jemaah Umrah, Istri Bos Abu Tours Divonis 19 Tahun Penjara

Regional
Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Wapres Kalla Minta Para Gubernur Perbanyak Industri di Daerah

Nasional
Diiringi Tangis Pilu, Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak PLTU

Diiringi Tangis Pilu, Puluhan Mahasiswa dan Masyarakat Tolak PLTU

Regional
Disangka Penyelundup Manusia, Pembuat Film asal Jerman Dihajar Warga Rohingya

Disangka Penyelundup Manusia, Pembuat Film asal Jerman Dihajar Warga Rohingya

Internasional

Close Ads X