Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Petisi Referendum Kemerdekaan Papua Barat Diserahkan ke PBB, Ini Respons Menlu Retno

Kompas.com - 31/01/2019, 21:39 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi enggan berkomentar terkait kabar tokoh pembebasan Papua Barat Benny Wenda yang menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet.

Seperti dikutip www.dw.com, petisi tersebut berisikan 1,8 juta tandatangan terkait referendum kemerdekaan Papua Barat.

"Saya tidak bisa bicara klaim dia, karena sekali lagi, pattern-nya Benny Wenda itu biasanya manipulatif, fake-news, sehingga kita belum bisa mengatakan apapun tentang 1,8 (tandatangan)," ujar Retno saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Retno mengaku tidak kaget dengan upaya Benny Wenda melalui penyerahan petisi tersebut.

Baca juga: Anggota Komisi I Yakin PBB Tak Tindak Lanjuti Petisi Referendum Benny Wenda

Menurut dia, Benny kerap melakukan upaya yang manipulatif dan menggunakan berita bohong.

"Kami sendiri tidak kaget dengan apa yang dilakukan Benny Wenda. Jadi pattern yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu, satu, manipulatif, dan yang kedua adalah fake news," kata Retno.

Penyerahan petisi dilakukan oleh Benny Wenda di sela-sela kunjungan kehormatan delegasi negara Vanuatu ke kantor KTHAM PBB pada Jumat 25 Januari 2019 lalu.

Sementara, dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Rabu (30/1/2019), diketahui pihak KTHAM terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Di sisi lain, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM bertujuan untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut, mengingat pertemuan itu bertujuan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Nah oleh karena itu, sudah jelas dari penjelasan KTHAM sudah sangat jelas visinya bahwa terjadi not good intention, kemudian pertemuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan yang disampaikan," ucap Retno.

Baca juga: Pemerintah Protes Keras ke Vanuatu Terkait Pertemuan Benny Wenda dan KTHAM PBB

Retno meyakini PBB tidak akan memberikan respons apapun terkait petisi referendum kemerdekaan Papua Barat.

Sebab, kata Retno, upaya penyerahan petisi tidak dilandasi dengan itikad baik dan sikap saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara.

"Saya kira dia (PBB) tidak akan memberikan rekomendasi, karena intensi awalnya sudah not good intention. Karena sudah memiliki bad intention, pasti dia tidak akan mau," tutur dia.

Kompas TV Indonesia siap membuka kerja sama soal pemberdayaan perempuan dengan negara konflik di Timur Tengah dan Afrika Utara. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyampaikan keinginannya agar seluruh perempuan di dunia bisa menjadi agen perdamaian. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi saat menjadi <em>keynote speaker</em> atau pembicara kunci di salah satu agenda Sidang Umum PBB membahas perempuan, konflik dan keamanan. Dalam pidatonya Retno menyampaikan soal pentingnya pemberdayaan perempuan di dunia. Terutama di daerah konflik agar perempuan tak lagi jadi korban. Tahun ini rencananya Indonesia akan jadi tuan rumah untuk pelatihan seluruh diplomat perempuan di Asia Tenggara soal pemberdayaan perempuan di area konflik. Harapannya agar peran perempuan di negosiasi konflik yang selama ini tak pernah dilibatkan bisa meningkat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com