Petisi Referendum Kemerdekaan Papua Barat Diserahkan ke PBB, Ini Respons Menlu Retno

Kompas.com - 31/01/2019, 21:39 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi enggan berkomentar terkait kabar tokoh pembebasan Papua Barat Benny Wenda yang menyerahkan petisi kepada Komisioner Tinggi HAM PBB Michelle Bachelet.

Seperti dikutip www.dw.com, petisi tersebut berisikan 1,8 juta tandatangan terkait referendum kemerdekaan Papua Barat.

"Saya tidak bisa bicara klaim dia, karena sekali lagi, pattern-nya Benny Wenda itu biasanya manipulatif, fake-news, sehingga kita belum bisa mengatakan apapun tentang 1,8 (tandatangan)," ujar Retno saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Retno mengaku tidak kaget dengan upaya Benny Wenda melalui penyerahan petisi tersebut.

Baca juga: Anggota Komisi I Yakin PBB Tak Tindak Lanjuti Petisi Referendum Benny Wenda

Menurut dia, Benny kerap melakukan upaya yang manipulatif dan menggunakan berita bohong.

"Kami sendiri tidak kaget dengan apa yang dilakukan Benny Wenda. Jadi pattern yang dilakukan oleh Benny Wenda itu selalu, satu, manipulatif, dan yang kedua adalah fake news," kata Retno.

Penyerahan petisi dilakukan oleh Benny Wenda di sela-sela kunjungan kehormatan delegasi negara Vanuatu ke kantor KTHAM PBB pada Jumat 25 Januari 2019 lalu.

Sementara, dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Rabu (30/1/2019), diketahui pihak KTHAM terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Di sisi lain, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM bertujuan untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut, mengingat pertemuan itu bertujuan untuk membahas UPR Vanuatu.

"Nah oleh karena itu, sudah jelas dari penjelasan KTHAM sudah sangat jelas visinya bahwa terjadi not good intention, kemudian pertemuan itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan yang disampaikan," ucap Retno.

Baca juga: Pemerintah Protes Keras ke Vanuatu Terkait Pertemuan Benny Wenda dan KTHAM PBB

Retno meyakini PBB tidak akan memberikan respons apapun terkait petisi referendum kemerdekaan Papua Barat.

Sebab, kata Retno, upaya penyerahan petisi tidak dilandasi dengan itikad baik dan sikap saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara.

"Saya kira dia (PBB) tidak akan memberikan rekomendasi, karena intensi awalnya sudah not good intention. Karena sudah memiliki bad intention, pasti dia tidak akan mau," tutur dia.



Terkini Lainnya

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Pengamat: Ketidaktaatan Tim Hukum 02 Terhadap Hukum Acara Berujung pada Penyimpangan MK

Nasional
LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

LPSK Terbentur Aturan Permintaan Perlindungan Saksi, Ini Saran Pakar Hukum

Nasional
Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Survei SMRC, Kondisi Penegakan Hukum Sebelum dan Sesudah Kerusuhan 22 Mei Dinilai Baik

Nasional
Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Dugaan Kecurangan TSM dalam Pilpres, Pengamat Sebut Seharusnya Prabowo-Sandi Diperiksa Juga

Nasional
Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Tren Takut Bicara Politik dan Penangkapan Semena-mena Meningkat Pasca Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Minim Jelaskan Hasil Hitung Suara Versi Prabowo-Sandi, Tim Hukum 02 Dikritik

Nasional
Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Survei SMRC: Pasca Kerusuhan 21-22 Mei, Penilaian Soeharto Demokratis Meningkat

Nasional
Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Jabatan Ma'ruf Amin di Bank Syariah Dinilai Tak Timbulkan Konflik Kepentingan

Nasional
Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Survei SMRC: Soeharto Dinilai Diktator, SBY dan Jokowi Dinilai Demokratis

Nasional
Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Survei SMRC: 69 Persen Publik Nilai Pilpres 2019 Berlangsung Jurdil

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Survei SMRC: Mayoritas Publik Nilai Demokrasi Semakin Baik Selama 20 Tahun Terakhir

Nasional
Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Pakar: Petitum Gugatan Prabowo-Sandi Seakan Bukan Dibuat Orang Hukum

Nasional
TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

TKN: Tim Hukum 02 Bangun Narasi Saksinya Terancam

Nasional
Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Menurut KPK, Kasus Pelesiran Novanto Beresiko bagi Kredibilitas Kemenkumham

Nasional
Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Tim 02 Minta Perlindungan Saksi, TKN Singgung Kasus yang Pernah Jerat Bambang Widjojanto

Nasional

Close Ads X