Soal Benny Wenda, Menlu Retno Sebut RI Tak Akan Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mundur dalam mempertahankan kedaulatan wilayah negara Indonesia.

Hal itu dia ungkapkan terkait upaya Pemerintah Vanuatu yang telah memfasilitasi tokoh pembebasan Papua Barat Benny Wenda untuk bertemu Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (KTHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertemuan terjadi di sela kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM pada Jumat 25 Januari 2019 lalu.

"Jadi saya ingin menegaskan bahwa kita tidak pernah akan mundur apabila ini sudah menyangkut mengenai sovereignity, kedaulatan, dan integritas wilayah Indonesia," ujar Retno saat ditemui seusai Rapat Kerja dengan Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/1/2019).

Reuters/Tom Miles Benny Wenda mengatakan kepada pers, petisi itu telah ditandatangani dari rumah ke rumah dan dari desa ke desa.

Sementara, dari pertemuan dengan Perwakilan Tetap RI di Jenewa, Rabu (30/1/2019) diketahui pihak KTHAM terkejut dengan kehadiran Benny yang tidak tercatat sebagai delegasi resmi Vanuatu.

Baca juga: Pemerintah Protes Keras ke Vanuatu Terkait Pertemuan Benny Wenda dan KTHAM PBB

Di sisi lain, kunjungan kehormatan delegasi Vanuatu ke kantor KTHAM bertujuan untuk membahas pelaksanaan Universal Periodic Review (UPR) HAM Vanuatu.

KTHAM bahkan menyatakan pihaknya sangat terkejut mengingat pertemuan semata-mata dimaksudkan untuk membahas UPR Vanuatu.

Atas peristiwa tersebut Pemerintah RI telah melayangkan protes keras Pemerintah Vanuatu.

Retno menilai Vanuatu tidak memiliki itikad baik terkait penghormatan atas kedaulatan wilayah negara Indonesia dengan memfasilitasi Benny Wenda.

Ia menegaskan bahwa rasa saling menghormati kedaulatan wilayah suatu negara harus dijunjung tinggi dalam sebuah hubungan diplomatik.

"Kami sedang mempelajari segala kemungkinan, tapi kami sudah melayangkan nota protes yang keras pada Vanuatu," kata Retno.