Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Kader Hanura, OSO Jelaskan Alasan Tak Mau Mundur dari Partai

Kompas.com - 31/01/2019, 07:11 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengunggah video melalui akun Youtube miliknya, Rabu (30/1/2019).

Dalam video itu, di hadapan para pengurus daerah Hanura yang menghadiri rapat koordinasi, Selasa (29/1/2019), OSO menjelaskan alasannya tetap bertahan di partai. Hal ini terkait polemik pencalonannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

OSO mengatakan, yang dilakukannya bukan karena bersikeras menjadi calon anggota DPD.

"Tetapi saya justru bertahan tidak mengundurkan diri di Hanura," ujar OSO.

OSO mengakui, masalahnya akan selesai jika dia mengundurkan diri dari Hanura. Namun, dia tidak mau mundur dari partai yang membesarkannya itu.

Meski demikian, dia tetap berupaya agar namanya masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT).

Baca juga: OSO Kaget Tahu Komisioner KPU Dipanggil Polisi Terkait Laporannya

OSO mengatakan, dia bertindak sesuai aturan hukum, salah satunya putusan PTUN yang menyatakan namanya harus masuk DPT.

Kata OSO, sejatinya dia mematuhi semua putusan hukum termasuk putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan menjadi anggota DPD.

Namun, OSO menilai, putusan MK tidak berlaku surut atau baru diterapkan pada pemilu mendatang.

"Kalau saya mengundurkan diri, selesai urusan. Tapi berdasarkan hukum itu bila mana keputusan PTUN sudah menyatakan bahwa nama saya masuk ke DPD dan tidak perlu mundur. Itu putusan PTUN," ujar OSO.

"Juga di putusan MK. MK itu kita dukung, MA juga (kita) dukung. (Tetapi) putusan MK itu tidak berlaku surut. Artinya berlakunya tahun 2024," kata dia.

Baca juga: Diancam OSO, KPU Bilang Bukan Anak Buah Presiden dan DPR

Dengan berbagai putusan terkait polemik pencalonannya, OSO sempat menyebut bahwa ia "dikeroyok" putusan 4 lembaga.

"Saudara, ini ada permainan yang luar biasa. Jadi, luar biasa saya, saya dikeroyok oleh 4 lembaga tinggi negara. Totalnya 10 lembaga tinggi, tapi 4 lembaga tinggi negara. PTUN, Bawaslu, MK, dan MA," ujar OSO. 

Empat lembaga tersebut telah mengeluarkan putusan terkait pencalonan OSO sebagai anggota DPD. Dia menyadari, masalah pencalonannya telah menimbulkan keruwetan. 

"Ini sejarah. Sejarah Ketua Hanura membikin orang pusing kepalanya," kata dia.

Baca juga: ICW: OSO Tak Konsisten soal Pencalonan Anggota DPD

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com