Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dari 17.301 CPNS yang Lolos, 11.874 Orang Telah Ditetapkan NIP-nya

Kompas.com - 30/01/2019, 12:30 WIB
Mela Arnani,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menyelesaikan pertimbangan teknis (Pertek) Nomor Induk Kepegawaian (NIP) sebanyak 11.874 dari peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Tahun Anggaran 2018 yang telah dinyatakan lolos.

Pusat Pengolahan Data SSCN BKN mencatat pengusulan penetapan NIP yang telah masuk ke BKN mencapai 17.310 orang.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, data tersebut merupakan perkembangan data per Selasa (29/1/2019) pukul 16.15 WIB.

Ridwan menambahkan, BKN akan menerbitkan Pertek NIP setelah berkas CPNS diterima, diverifikasi, dan divalidasi oleh BKN.

"Hanya berdasar Pertek NIP ini, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) instansi akan menerbitkan SK CPNS dan panggilan aktif kerja," kata Ridwan kepada Kompas.com, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Warganet Ramai Bahas CPNS 2019 Dibuka Maret, Ini Penjelasan Pemerintah

Pertek NIP yang selesai, lanjut dia, bergerak bertambah sesuai usulan instansi dalam sistem, di mana instansi juga dapat memantau perkembangan tersebut.

Ridwan menegaskan, instansi mengirimkan berkas CPNS paling lambat hingga akhir bulan depan.

"Instansi maksimal mengirimkan pemberkasan CPNS akhir Februari, agar bisa mulai kerja 1 Maret," ujar dia.

Beberapa instansi yang Pertek NIP CPNS telah terbit antara lain Badan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Lebong, Kota Magelang, Sekretariat Negara, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka sebanyak 238.015 formasi pada CPNS kali ini.

Seleksi CPNS masih akan terlaksana di bulan Maret 2019 mendatang bagi 48 pemerintah daerah yang tertunda karena bencana dan kendala teknis lainnya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Rekrutmen CPNS 2018 Dalam Angka

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com