Dari 17.301 CPNS yang Lolos, 11.874 Orang Telah Ditetapkan NIP-nya

Kompas.com - 30/01/2019, 12:30 WIB
Peserta mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Senin (9/10). Sebanyak 8.637 peserta se-Indonesia mengikuti ujian di 12 propinsi untuk mengisi 329 formasi KKP yang lowong.

Kompas/Totok Wijayanto (TOK)
09-10-2017 KOMPAS/TOTOK WIJAYANTOPeserta mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Jakarta, Senin (9/10). Sebanyak 8.637 peserta se-Indonesia mengikuti ujian di 12 propinsi untuk mengisi 329 formasi KKP yang lowong. Kompas/Totok Wijayanto (TOK) 09-10-2017
Penulis Mela Arnani
|
Editor Bayu Galih

KOMPAS.com - Badan Kepegawaian Negara ( BKN) telah menyelesaikan pertimbangan teknis (Pertek) Nomor Induk Kepegawaian (NIP) sebanyak 11.874 dari peserta seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Tahun Anggaran 2018 yang telah dinyatakan lolos.

Pusat Pengolahan Data SSCN BKN mencatat pengusulan penetapan NIP yang telah masuk ke BKN mencapai 17.310 orang.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, data tersebut merupakan perkembangan data per Selasa (29/1/2019) pukul 16.15 WIB.

Ridwan menambahkan, BKN akan menerbitkan Pertek NIP setelah berkas CPNS diterima, diverifikasi, dan divalidasi oleh BKN.

"Hanya berdasar Pertek NIP ini, PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) instansi akan menerbitkan SK CPNS dan panggilan aktif kerja," kata Ridwan kepada Kompas.com, Rabu (30/1/2019).

Baca juga: Warganet Ramai Bahas CPNS 2019 Dibuka Maret, Ini Penjelasan Pemerintah

Pertek NIP yang selesai, lanjut dia, bergerak bertambah sesuai usulan instansi dalam sistem, di mana instansi juga dapat memantau perkembangan tersebut.

Ridwan menegaskan, instansi mengirimkan berkas CPNS paling lambat hingga akhir bulan depan.

"Instansi maksimal mengirimkan pemberkasan CPNS akhir Februari, agar bisa mulai kerja 1 Maret," ujar dia.

Beberapa instansi yang Pertek NIP CPNS telah terbit antara lain Badan Ekonomi Kreatif, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Badan Pengawas Pemilu, Kabupaten Lebong, Kota Magelang, Sekretariat Negara, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka sebanyak 238.015 formasi pada CPNS kali ini.

Seleksi CPNS masih akan terlaksana di bulan Maret 2019 mendatang bagi 48 pemerintah daerah yang tertunda karena bencana dan kendala teknis lainnya.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Rekrutmen CPNS 2018 Dalam Angka

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Ayu Kartika Dewi, Pejuang Toleransi dan Keberagaman yang Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Kecewa terhadap Kinerja BNN, Komisi III Bakal Bentuk Panja Pemberantasan Narkoba

Nasional
Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Menurut Wakil Ketua MPR, Presiden Tetap Dipilih Rakyat meski Ada GBHN

Nasional
Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Bantah DPR, Kepala BNN Klaim Pemberantasan Narkoba Berjalan Efektif

Nasional
Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung,  Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Dugaan Korupsi Penanganan Flu Burung, Freddy Lumban Tobing Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Wakil Ketua MPR: GBHN Perlu Dihidupkan agar Pembangunan Lebih Terencana

Nasional
Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Staf Khusus Milenial Jokowi Kerja Bareng, Tak Ada Pembidangan

Nasional
PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

PDI-P: Masa Jabatan Presiden Cukup 2 Periode

Nasional
Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Periksa Eks Petinggi Waskita Karya, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Arif Budimanta, Politisi PDI-P yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Polisi Dilarang Pamer Harta, Bagaimana Situasi Lapangan Parkir Mabes Polri?

Nasional
Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Anggota Komisi III Dukung Mahfud MD Bubarkan TP4 Pusat dan Daerah

Nasional
Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Diaz Hendropriyono, Ketum PKPI yang Jadi Staf Khusus Presiden

Nasional
Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Wacana Ubah Sistem Pilkada Dinilai akibat Tak Adanya Perangkat Evaluasi Demokrasi

Nasional
Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Profil Dini Shanti, Kader PSI dan Ahli Hukum yang Jadi Stafsus Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X