Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Keinginan Timses Prabowo-Sandiaga terhadap Moderator Debat Kedua Pilpres

Kompas.com - 24/01/2019, 18:46 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Miftah Sabri menuturkan, pihaknya menginginkan moderator tak terlalu sering memotong atau menginterupsi perdebatan calon presiden pada debat kedua pilpres.

"Ini bukan talkshow, yang mengharuskan setiap moderator talkshow kadang memotong, menginterupsi, membuat show-show untuk menarik perhatian penonton demi rating show-nya," ujar Miftah saat dihubungi, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Mardani Ali Sera: Kalau Moderator Debat Berpihak, Itu Namanya Bunuh Diri

Miftah mengatakan, dalam debat kedua pihaknya berharap kedua calon presiden saling beradu gagasan, mengeksplorasi ide, mengkritik konsep dan berdebat secara kritis.

Oleh sebab itu dibutuhkan moderator yang dapat mengatur lalu lintas debat, tanpa perlu sering memotong perdebatan.

Ia pun memaparkan data analisis BPN terkait debat pertama pilpres. Dari hasil analisis tersebut, moderator mengambil porsi durasi bicara sebanyak 26,6 persen.

Baca juga: Moderator Debat Kedua Pilpres Ditentukan Jumat Besok

Sisanya, 63,99 persen, durasi waktu bicara kedua pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.

Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Miftah Sabri saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Miftah Sabri saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Sementara jika dibandingkan debat pilpres Amerika Serikat antara Donald Trump dan Hillary Clinton, moderator hanya mengambil 8,09 persen durasi bicara.

"Ini inti concern-nya. Jadi BPN tidak menyebut soal orang. A kita tolak, B kita terima. Tidak," kata Miftah.

Baca juga: Karni Ilyas Masuk dalam Daftar Calon Moderator Debat Pilpres

Moderator debat kedua pilpres akan ditentukan Kamis (24/1/2019). Nama moderator akan disepakati melalui rapat bersama antara KPU, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga, bersama televisi penyelenggara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, moderator dipilih harus berdasar kesepakatan antara tim kampanye Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi.

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 277 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan itu menyebutkan, moderator debat pasangan calon yang dipilih KPU harus mendapat kesepakatan/persetujuan para pasangan calon peserta debat.

Baca juga: Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Diusulkan Jadi Moderator Debat Pilpres

Dalam rapat juga akan dibahas, apakah jumlah moderator tetap berjumlah dua orang seperti debat pertama atau hanya satu orang.

Menurut Arief secara pribadi, satu orang moderator akan lebih efektif ketimbang dua. Apalagi, peserta debat kedua bukan capres cawapres melainkan capres saja.

"Moderator dua (orang) kan mengambil waktu agak lama, kalau saya sendiri mengusulkan bisa satu. Jadi lebih cepat gitu, silahkan-silahkan tanya jawab gitu lho," tuturnya.

Baca juga: Soal Moderator Debat, KPU Pastikan Tak Akan Putuskan Sepihak

Hingga saat ini, muncul sejumlah usulan nama moderator. Seluruhnya dari kalangan insan media.

Beberapa nama seperti Najwa Shihab, Tommy Tjokro, hingga Karni Ilyas masuk ke dalam daftar calon moderator. Nama-nama itu diusulkan oleh media penyelenggara debat.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Kompas TV Badan Pemenangan Nasional, Prabowo Sandiaga, meminta KPU mencari nama selain Najwa Shihab untuk menjadi moderator debat capres kedua, Februari mendatang.<br /> Wakil Ketua Umum Gerindra, sekaligus anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Fadli Zon, menilai Najwa Shihab terindikasi memiliki keberpihakan politik.<br />
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com