Mardani Ali Sera: Kalau Moderator Debat Berpihak, Itu Namanya Bunuh Diri

Kompas.com - 24/01/2019, 15:34 WIB
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Mardani Ali Sera saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera menilai, netralitas moderator debat yang dipilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak perlu dipersoalkan. Sebab, sikap tak netral justru akan merugikan diri mereka sendiri.

"Karena begini, moderator ini dia menjaga integritas dan nilai dirinya. Ketika di forum itu kelihatan berpihak kepada salah satu, itu namanya bunuh diri," ujar Mardani di kompleks parlemen, Kamis (24/1/2019).

Moderator yang tidak netral pasti akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat. Selain itu kredibilitasnya juga akan dipertanyakan.

Baca juga: Moderator Debat Kedua Pilpres Ditentukan Jumat Besok

Menurut dia, moderator seharusnya bisa membuat debat menjadi lebih menarik. Moderator bisa menunjukan kepada publik mengenai kualitas dua pasangan calon presiden dan wakil presiden lewat pertanyaan mereka.

"Jadilah guru yang terbaik bagi masyarakat dengan pertanyaan-pertanyaan yang dalam, tajam, tidak menyerang, tetapi sambil menjelaskan memang kualitasnya sampai di sini capres kita," kata dia.

Adapun, moderator debat kedua pilpres ditentukan Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Karni Ilyas Masuk dalam Daftar Calon Moderator Debat Pilpres

Nama moderator akan disepakati melalui rapat bersama antara KPU, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga, bersama televisi penyelenggara.

Arief mengatakan, moderator dipilih harus berdasar kesepakatan antara tim kampanye Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi.

Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 277 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Aturan itu menyebutkan, moderator debat pasangan calon yang dipilih KPU harus mendapat kesepakatan/persetujuan para pasangan calon peserta debat.

Baca juga: Najwa Shihab dan Tommy Tjokro Diusulkan Jadi Moderator Debat Pilpres

Dalam rapat juga akan dibahas, apakah jumlah moderator tetap berjumlah dua orang seperti debat pertama atau hanya satu orang.

Debat kedua pilpres akan digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bamsoet Jamin Tetap 'All Out' Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Bamsoet Jamin Tetap "All Out" Dukung Jokowi jika Jadi Ketua Umum Golkar

Nasional
Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Jelang HUT OPM, Tim Intelijen Polri Analisis Peta Kerawanan di Papua

Nasional
Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Apkasi Ingatkan Pemerintah Berhati-hati soal Rencana ASN Kerja dari Rumah

Nasional
Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Tak Kerja Full Time, Staf Khusus Jokowi Dapat Gaji Rp 51 Juta

Nasional
Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Menpan-RB Tegaskan Gaji ASN Tak Dipangkas meski Kerja dari Rumah

Nasional
Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Jika Dihidupkan Lagi, KKR Diharapkan Dapat Ungkap Pelanggaran HAM Berat Suatu Rezim

Nasional
Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Pengamat: Aklamasi Bukan Tradisi Munas Golkar

Nasional
Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Menpan RB Dukung ASN Kerja di Rumah, asal Kinerja Tetap Maksimal

Nasional
Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Pencegahan Radikalisme Jadi Materi Bimbingan Pranikah

Nasional
Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Tujuh Staf Khusus Milenial Presiden Jokowi Wajib Lapor Kekayaan? Ini Kata KPK

Nasional
Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Politisi Golkar Nilai Masa Jabatan Presiden 3 Periode Bisa Ciptakan Otoritarian

Nasional
Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Polri Sebut Akan Copot Firli Bahuri Sebelum Dilantik sebagai Ketua KPK

Nasional
KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

KBRI Kuala Lumpur Belum Dengar Ada Penusukan terhadap Suporter Indonesia

Nasional
Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Tokoh Senior Golkar Nilai Partai Lain Sulit Punya Kandidat Ketum Lebih dari Satu

Nasional
BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

BKKBN Usul Hasil Sertifikasi Perkawinan Berbentuk Rekomendasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X