Ini Keinginan Timses Prabowo-Sandiaga terhadap Moderator Debat Kedua Pilpres

Kompas.com - 24/01/2019, 18:46 WIB
Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKetua KPU Arief Budiman (tengah) bersama pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Maruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Debat tersebut mengangkat tema Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Miftah Sabri menuturkan, pihaknya menginginkan moderator tak terlalu sering memotong atau menginterupsi perdebatan calon presiden pada debat kedua pilpres.

"Ini bukan talkshow, yang mengharuskan setiap moderator talkshow kadang memotong, menginterupsi, membuat show-show untuk menarik perhatian penonton demi rating show-nya," ujar Miftah saat dihubungi, Kamis (24/1/2019).

Baca juga: Mardani Ali Sera: Kalau Moderator Debat Berpihak, Itu Namanya Bunuh Diri

Miftah mengatakan, dalam debat kedua pihaknya berharap kedua calon presiden saling beradu gagasan, mengeksplorasi ide, mengkritik konsep dan berdebat secara kritis.

Oleh sebab itu dibutuhkan moderator yang dapat mengatur lalu lintas debat, tanpa perlu sering memotong perdebatan.

Ia pun memaparkan data analisis BPN terkait debat pertama pilpres. Dari hasil analisis tersebut, moderator mengambil porsi durasi bicara sebanyak 26,6 persen.

Baca juga: Moderator Debat Kedua Pilpres Ditentukan Jumat Besok

Sisanya, 63,99 persen, durasi waktu bicara kedua pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga.

Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Miftah Sabri saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Anggota Badan Komunikasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra Miftah Sabri saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Senin (21/1/2019).

Sementara jika dibandingkan debat pilpres Amerika Serikat antara Donald Trump dan Hillary Clinton, moderator hanya mengambil 8,09 persen durasi bicara.

"Ini inti concern-nya. Jadi BPN tidak menyebut soal orang. A kita tolak, B kita terima. Tidak," kata Miftah.

Baca juga: Karni Ilyas Masuk dalam Daftar Calon Moderator Debat Pilpres

Moderator debat kedua pilpres akan ditentukan Kamis (24/1/2019). Nama moderator akan disepakati melalui rapat bersama antara KPU, tim kampanye Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga, bersama televisi penyelenggara.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, moderator dipilih harus berdasar kesepakatan antara tim kampanye Jokowi-Ma'ruf maupun Prabowo-Sandi.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Nasional
110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X