Komisi III Sepakat Lakukan Eksaminasi untuk Kasus Baiq Nuril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR sepakat melakukan eksaminasi dalam kasus pelanggaran UU ITE Baiq Nuril. Hal ini diputuskan setelah Baiq Nuril mengadukan nasibnya dalam rapat kerja Komisi III, sore ini.

"Dengan eksaminasi ini artinya kasus ini kita buka di ruang Komisi III, seperti eksaminasi publik saja yang sering dilakukan teman-teman LSM. Hanya sekarang yang tadi diusulkan Gerindra, yang melakukan eksaminasi adalah Komisi III," ujar anggota Komisi III, Arsul Sani, di kompleks parlemen, Selasa (22/1/2019).

Arsul mengatakan nantinya mereka akan menghadirkan ahli hukum untuk membaca putusan Mahkamah Agung atas kasus ini. Baiq Nuril diputuskan bersalah oleh MA, padahal sebelumnya telah dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tinggi Mataram.

Baca juga: 5 Fakta di Balik Permohonan PK Baiq Nuril, Dinyatakan Tetap Bersalah hingga Menangis di Ruang Sidang

Baiq Nuril sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan MA tersebut. Arsul mengatakan Komisi III memang tidak bisa ikut campur dalam proses di MA. Namun, DPR bisa menyampaikan usulan kepada MA yang merupakan lembaga mitra.

"Bahwa dalam hal ini ada putusan Anda (MA) yang bisa saja dari sisi kepastian hukum memenuhi, tetapi dari sisi keadilan hukum kemudian dianggap melukai keadilan hukum masyarakat. Itu yang bisa dilakukan," ujar Arsul.

"Sehingga tidak pada kasus ini saja, ke depan hakim-hakim itu bisa melihat dua sisi. Dari sisi keadilan hukum dan kepastian hukum," tambah dia.

Baca juga: Baiq Nuril Mengadukan Nasibnya ke Komisi III DPR

Arsul mengatakan nantinya bisa saja eksaminasi Komisi III bisa menjadi bahan pertimbangan MA dalam memutuskan PK.

Baiq Nuril merupakan mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB.

Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Baiq tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila.

Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. MA kemudian memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta.