Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dimutasi, Arief Sulistyanto Dinilai Lebih Berbakat Benahi SDM Polri

Kompas.com - 22/01/2019, 17:10 WIB
Jessi Carina,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai mutasi Komjen Arief Sulistyanto dari jabatan Kepala Bareskrim ke Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) bukan karena gagal di Bareskrim.

Arsul mengatakan Arief lebih berbakat untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Kalau saya melihatnya memang lebih bagus Pak Arief itu jadi Kalemdiklat karena Pak Arief itu di bidang pengembangan SDM. Itu sudah kelihatan sejak dia jadi Kapolda di Kalbar, itu dia benahi benar SDM-nya," ujar Arsul di kompleks parlemen, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Rotasi Perwira Polri, Idham Azis Jadi Kabareskrim, Gatot Eddy Pramono Jabat Kapolda Metro Jaya

"Saya tidak katakan dia gagal jadi Kabareskrim tetapi dia ahlinya di sini," tambah dia.

Arsul mengatakan, ketika Arief menjabat sebagai Asisten SDM Kapolri, unit tersebut relatif bersih dari praktik titip jabatan. Dia yakin Arief bisa menjalankan jabatan barunya dengan baik.

Jabatan Kabareskrim kini diisi oleh Irjen Idham Azis. Arsul berharap Idham dapat mengemban jabatan baru ini dengan amanah.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Rabu (9/1/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di kompleks parlemen, Rabu (9/1/2019).

 

"Pak Idham kan tegas, yang paling penting yang harus kita tunggu adalah apakah Pak Idham nanti akan bisa dalam tanda kutip membuat Bareskrim itu dipersepsikan sebagai bagian institusi yang bersih. Itu saja tantangannya dia," ujar Arsul.

Baca juga: Penjelasan Polri soal Pergantian Kabareskrim yang Baru 5 Bulan Dijabat Arief Sulistyanto

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian kembali merombak susunan pejabat perwira tinggi dan menengah. Ada 48 perwira tinggi dan menengah yang dimutasi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis dipromosikan menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim).

Idham akan menggantikan posisi Komjen Arief Sulistyanto yang akan menempati jabatan Kalemdiklat Polri.

Baca juga: Mutasi di Polri, Idham Aziz Akan Jabat Kabareskrim

Hal tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/188/I/KEP.2019 tertanggal 22 Januari 2019, yang ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM Irjen Eko Indra Heri.

Sementara itu, posisi Kapolda Metro Jaya akan dijabat Irjen Gatot Eddy Pramono, yang saat ini menjabat Asrena Kapolri.

Lalu, posisi Asrena akan diisi Irjen Agung Sabar Santoso.

Baca juga: Mutasi di Polda Metro Jaya, Kapolres Kepulauan Seribu dan Sejumlah Perwira Menengah Diganti

Sementara Komjen Unggung Cahyono yang kini menjabat Kalemdiklat Polri akan menempati jabatan baru, yakni Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam).

Kabaintelkam saat ini, Komjen Lutfi Lubihanto, akan memasuki masa pensiun.

Kompas TV Kalapas Sukamiskin, Bandung akan melakukan rotasi pegawai untuk memperkuat sistem yang ada di dalam lapas. Kalapas juga akan membuat sistem baru terkait perizinan keluar lapas. Selain merotasi sejumlah pegawai, Kepala Lembaga Kemasyarakatan Kelas I Sukamiskin, Bandung, Tejo Armanto akan memperketat izin warga binaan yang akan berobat. Setiap warga binaan yang berada di dalam lapas atau izin keluar lapas harus mendapat pengawasan ketat. Salah satu warga binaan Lapas Sukamiskin Bandung, Tugabus Chaeri Wardana jadi sorotan ketika menyalahgunakan izin keluar lapas.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com