Kompas.com - 21/01/2019, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa Eka Kamaluddin dituntut 5,5 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eka juga dituntut membayar denda 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Kami menuntut agar majelis hakim memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi," ujar jaksa Wawan Yunarwanto saat membaca amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (21/1/2019).

Eka juga dituntut membayar uang pengganti Rp 158 juta. Uang tersebut diperoleh Eka dari hasil tindak pidana korupsi.

Baca juga: Jaksa Tuntut Pencabutan Hak Politik Anggota Fraksi Demokrat Amin Santono

Dalam pertimbangan, jaksa menilai perbuatan Eka tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi. Akibat perbuatan Eka, masyarakat pengguna infrastruktur dirugikan.

Namun, Eka belum pernah dihukum, menyesali perbuatan dan berterus-terang dalam memberikan keterangan. Eka juga ditetapkan sebagai justice collaborator, atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum.

Baca juga: Anggota F-Demokrat Amin Santono Dituntut 10 Tahun Penjara

Eka dinilai terbukti menjadi perantara suap untuk anggota Komisi XI DPR Amin Santono dan pegawai Kementerian Keuangan Yaya Purnomo. Eka didakwa secara bersama-sama menerima Rp3,6 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan oleh Ahmad Ghiast yang merupakan Direktur CV Iwan Binangkit dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan agar Amin Santono melalui Eka dan Yaya Purnomo mengupayakan Kabupaten Sumedang mendapatkan alokasi tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Baca juga: Soal Uang Rp 1,2 Miliar untuk Pemenangan Pilkada, Ini Keterangan Anak Amin Santono

Selain itu, agar Kabupaten Lampung Tengah mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari DAK dan Dana Insentif Daerah (DID) APBN 2018.

Eka dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Kompas TV Azis Syamsuddin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan anggota komisi 11 Fraksi Demokrat Amin Santono.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istri Yudo Margono: 'Alhamdulillah', Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Istri Yudo Margono: "Alhamdulillah", Suami Dipercaya Jadi Panglima TNI

Nasional
DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

DPR Gelar Paripurna Terkait Disetujuinya Yudo Margono Jadi Panglima TNI Pekan Depan

Nasional
KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

KPU Harap Perhatian Publik di Pemilu Serentak 2024 Tak Cuma soal Capres

Nasional
UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

UMKM Topang Perekonomian Nasional, Puan: Kadin Jangan Lupa dengan UMKM

Nasional
Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Subvarian XBB dan BQ.1 Mendominasi Kasus Covid-19 di RI, Totalnya 90 Persen

Nasional
Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Yudo Margono Sebut Sudah Seharusnya Indonesia Jadi Poros Maritim Dunia

Nasional
Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Ferry Mursyidan Meninggal, Jokowi: Dunia Politik Kehilangan Tokoh yang Baik

Nasional
KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

KPK Duga Ada Transaksi Uang PT SMS dengan PT KAI Terkait Pengangkutan Batu Bara

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa dan Bali Mendominasi, Porsinya 90,63 Persen

Nasional
Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Dudung Dukung Yudo Margono Disetujui Jadi Panglima TNI

Nasional
Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Antisipasi Ricuh Pemilu 2024, KPU Siapkan Ribuan Pamdal Mirip Pasukan Antihuru-hara

Nasional
KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

KPK Panggil Sekretaris Dewan Komisaris PT Pertamina Jadi Saksi Dugaan Korupsi Pengadaan LNG

Nasional
KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

KPK Dalami Penggunaan Uang yang Diterima Lukas Enembe

Nasional
Pangkostrad Angkat Bicara Terkait Prajuritnya yang Diduga Diperkosa Perwira Paspampres

Pangkostrad Angkat Bicara Terkait Prajuritnya yang Diduga Diperkosa Perwira Paspampres

Nasional
Arif Rachman Bantah Pernah Diperiksa Timsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Arif Rachman Bantah Pernah Diperiksa Timsus Polri Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.