Berbagai Kritik untuk KPU soal Pelaksanaan Debat Pertama...

Batasi pendukung

Hal lain yang juga menjadi evaluasi bagi KPU adalah soal pendukung yang hadir dalam debat. Titi Anggraini mengatakan pendukung yang hadir cenderung membuat bising ruangan.

Akhirnya hanya menciptakan kondisi yang tidak nyaman. Konsentrasi dua kandidat juga jadi terganggu karena hal itu.

"Maka KPU diharapkan bisa membatasi secara signifikan pengunjung debat dari unsur pendukung," ujar Titi.

Pada pelaksanaan debat pertama, KPU memberikan 100 undangan untuk masing-masing tim pasangan calon. Tim pasangan calon bebas membagikan 100 undangan itu kepada pendukung.

KPU evaluasi

Dengan berbagai kritik itu, KPU akhirnya mengevaluasi mekanisme untuk debat selanjutnya. KPU memutuskan untuk tidak lagi memberikan pertanyaan atau kisi-kisi ke capres-cawapres sebelum debat digelar.

"KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik, sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain itu, KPU juga mempertimbangkan opsi agar panelis diberi kesempatan untuk bertanya kepada kandidat dalam debat Pilpres berikutnya.

"Dimungkinkan (panelis) untuk mendinamiskan lalu lintas perdebatan. Tergantung format dan mekanisme debat," kata Wahyu.

KPU akan mempertimbangkan pola-pola debat baru dalam kesempatan selanjutnya.

Meski akan mengevaluasi, Wahyu meminta publik tidak menimpakan semua kendala dalam debat kepada KPU saja.

Dia mengatakan penampilan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden juga harus dievaluasi sehingga tak hanya bermain aman.

Menurut dia, format debat apapun yang dibuat KPU akan percuma bila pasangan calon tetap menjawab secara normatif.

"Mohon dipahami bahwa apabila kritik itu harus dibedakan. Kritik terhadap KPU, terhadap penyelenggara debat, kritik terhadap paslon (pasangan calon) itu kan pendapat berbeda. Terhadap (penampilan) paslon tentu itu di luar kewenangan KPU," kata Wahyu.