Berbagai Kritik untuk KPU soal Pelaksanaan Debat Pertama...

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan kebijakan ini yang ternyata tak efektif.

"Kami menyayangkan KPU memberikan paket pertanyaan kepada tiap pasangan calon sebelum acara debat diselenggarakan. Ternyata, jawaban paslon pun tetap tidak mendalam," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini melalui keterangan tertulis, Minggu (20/1/2019).

Akibatnya tidak menimbulkan adu argumen mengenai visi dan misi seperti yang diharapkan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga memberikan evaluasi yang sama. Ketua Bawaslu RI Abhan meminta KPU kaji kembali pemberian kisi-kisi ini.

"Kisi-kisi juga kami berikan rekomendasi supaya dikaji kembali. Apakah masih perlu disampaikan lebih dulu meskipun itu kisi-kisi, atau nanti tidak ada penyampaian kisi-kisi lebih dulu biar semua tahu pertanyaan itu saat debat," ucapnya.

Ia mengatakan, saat debat perdana, kisi-kisi ada 20 pertanyaan, namun yang disampaikan saat debat hanya lima amplop pertanyaan.

Menurut dia, hal itu berarti bahwa pasangan calon telah membaca 20 soal yang akan dipertanyakan saat debat meskipun hanya sekadar kisi-kisi.

Panelis kurang berperan

Peran panelis dalam debat pertama juga menjadi sorotan karena dinilai kurang aktif. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Lena Maryana Mukti mengatakan, panelis perlu dilibatkan untuk menggali gagasan dan program yang lebih substansi.

“Harus ada isinya bukan hanya sekedar membaca kemudian jawabannya menjadi kosong,” kata dia.

Bila tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, panelis dapat ikut bertanya untuk mempertajam gagasan para paslon.

"Saat angkat isu, (jika) masih ada waktu panelis atau kontestan belum tuntas, panelis bisa mengejar pertanyaan," kata Lena.

Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid juga mengkritisi peran panelis yang tidak ada dalam pelaksanaan debat.

Menurut dia, seharusnya bukan moderator yang membacakan pertanyaan untuk dua kandidat melainkan panelis.

"Biarlah seperti yang dulu, ada moderator, tapi ada panelis yang bertanya kepada kandidat sehingga kemudian bisa dieksplorasi kualitas dan kemampuan tiap kandidat seperti apa," kata dia.

Sementara itu, Perludem berharap KPU bisa mengoptimalkan peran panelis dalam debat berikutnya. Sama seperti pendapat tim sukses dua pasangan calon, Perludem menilai sebaiknya panelis diberi keleluasaan bertanya.

"Sehingga bisa leluasa membahas kasus konkret terkait tema debat sebagaimana format debat dalam penyelenggaraan Pilkada," ujar Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini.

Batasi pendukung

Hal lain yang juga menjadi evaluasi bagi KPU adalah soal pendukung yang hadir dalam debat. Titi Anggraini mengatakan pendukung yang hadir cenderung membuat bising ruangan.

Akhirnya hanya menciptakan kondisi yang tidak nyaman. Konsentrasi dua kandidat juga jadi terganggu karena hal itu.

"Maka KPU diharapkan bisa membatasi secara signifikan pengunjung debat dari unsur pendukung," ujar Titi.

Pada pelaksanaan debat pertama, KPU memberikan 100 undangan untuk masing-masing tim pasangan calon. Tim pasangan calon bebas membagikan 100 undangan itu kepada pendukung.

KPU evaluasi

Dengan berbagai kritik itu, KPU akhirnya mengevaluasi mekanisme untuk debat selanjutnya. KPU memutuskan untuk tidak lagi memberikan pertanyaan atau kisi-kisi ke capres-cawapres sebelum debat digelar.

"KPU RI berupaya mengartikulasikan harapan publik, sehingga untuk debat berikutnya abstraksi soal yang dibuat panelis tidak diberitahukan kepada kandidat," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Selain itu, KPU juga mempertimbangkan opsi agar panelis diberi kesempatan untuk bertanya kepada kandidat dalam debat Pilpres berikutnya.

"Dimungkinkan (panelis) untuk mendinamiskan lalu lintas perdebatan. Tergantung format dan mekanisme debat," kata Wahyu.

KPU akan mempertimbangkan pola-pola debat baru dalam kesempatan selanjutnya.

Meski akan mengevaluasi, Wahyu meminta publik tidak menimpakan semua kendala dalam debat kepada KPU saja.

Dia mengatakan penampilan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden juga harus dievaluasi sehingga tak hanya bermain aman.

Menurut dia, format debat apapun yang dibuat KPU akan percuma bila pasangan calon tetap menjawab secara normatif.

"Mohon dipahami bahwa apabila kritik itu harus dibedakan. Kritik terhadap KPU, terhadap penyelenggara debat, kritik terhadap paslon (pasangan calon) itu kan pendapat berbeda. Terhadap (penampilan) paslon tentu itu di luar kewenangan KPU," kata Wahyu.