Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hidayat: Pak Jokowi Pernah Menyampaikan Eks Koruptor Punya Hak Dicalegkan

Kompas.com - 18/01/2019, 15:55 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Penasihat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Hidayat Nur Wahid, mempertanyakan sikap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo soal caleg eks koruptor dalam debat tadi malam.

Jokowi bertanya kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagai caleg.

"Orang kemudian menjadi diingatkan tentang sikap Pak Jokowi. Justru Pak Jokowi lah yang tegas menyampaikan bahwa mantan napi korupsi itu juga punya hak untuk dicalegkan," ujar Hidayat di kompleks parlemen, Jumat (18/1/2019).

"Kalau sikap dasar Beliau demikian, kenapa mengkritik orang lain?" tambah dia.

Baca juga: Kepada Prabowo, Jokowi Singgung 6 Caleg Eks Koruptor yang Dicalonkan Gerindra

Pada Mei 2018, Jokowi memang pernah mengatakan bahwa eks koruptor punya hak untuk menjadi caleg. Jokowi mengatakan, konstitusi sudah menjamin untuk memberikan hak kepada seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk mantan napi kasus korupsi.

Selain itu, Hidayat juga menilai Jokowi salah sasaran karena mengajukan pertanyaan itu kepada Prabowo. Jokowi sebelumnya mengatakan bahwa Gerindra paling banyak mencalonkan napi eks koruptor. Berkas pencalonan itu pasti ditandatangani oleh ketua umum, dalam hal ini adalah Prabowo.

Baca juga: Jokowi Tegaskan Mantan Napi Koruptor Punya Hak jadi Caleg

Hidayat mengingatkan caleg yang berkasnya ditandatangani oleh ketua umum adalah caleg tingkat nasional yaitu DPR. Namun untuk caleg tingkat provinsi, kabupaten, dan kota tidak ditandatangani ketua umum.

Hidayat mengatakan berkas pencalonan caleg DPRD ditandatangani ketua partai di daerah masing-masing.

"Jadi tohokan yang agak individual ini menurut saya agak melenceng, tidak kena sasarannya," kata Hidayat.

Sebelumnya, Joko Widodo mempertanyakan komitmen lawannya, calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, terhadap pemberantasan korupsi. Jokowi langsung menyinggung soal calon legislatif eks koruptor yang dicalonkan Partai Gerindra dalam Pemilihan Legislatif 2019.

Baca juga: Jokowi Tanya soal Caleg Eks Koruptor yang Diusung Gerindra, Ini Jawaban Prabowo

Hal ini ditanyakan Jokowi dalam segmen kelima debat Pemilihan Presiden 2019. Dalam segmen tersebut, dua pasang capres dan cawapres saling mengajukan pertanyaan.

"Menurut ICW, partai yang Bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan eks koruptor. Yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan ketumnya berarti Pak Prabowo. Bagaimana Pak Prabowo menjawab ini?" Jokowi.

Kompas TV Debat capres-cawapres perdana 17 Januari 2019 menjadi babak baru persiapan pilpres nanti. Berbagai lontaran seperti visi misi permasalahan hukum, HAM dan terorisme diutarakan dan dijawab masing-masing pasangan capres dan cawapres nomor 01 dan 01. Kita punya beberapa cuplikan dari debat capres cawapres semalam yang bisa kupas dan dibahas bersama Effendi Gazali.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com