Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pakar Hukum: Jaksa Agung dari Parpol Hampir Tidak Ada Sisi Positif

Kompas.com - 18/01/2019, 11:39 WIB
Abba Gabrillin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penunjukkan jaksa agung dari latar belakang partai politik.

Menurut Fickar, jaksa agung dari parpol tidak ada sisi positifnya. Jaksa Agung HM Prasetyo merupakan mantan politisi Partai Nasdem.

"Jaksa agung dari parpol positifnya hampir tidak ada, kecuali bagi parpol itu sendiri," ujar Fickar kepada Kompas.com, Jumat (18/1/2019).

Menurut Fickar, justru lebih banyak sisi negatifnya jika penegak hukum diisi oleh orang dari latar belakang parpol.

Misalnya, jabatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh parpol maupun penguasa untuk menyelamatkan kelompoknya atau menjatuhkan lawan politik.

Fickar mengatakan, latar belakang karier atau non karier sama-sama memiliki kelebihan dan kelemahan.

Menurut dia, meskipun tidak ada jaminan bahwa jaksa agung dari non parpol tidak dapat diintervensi oleh penguasa, presiden sebaiknya tetap memilih orang yang berintegritas dan yang tidak memiliki afiliasi politik langsung.

"Jaksa agung dari parpol tidak akan produktif, apalagi kasus-kasus korupsi terkesan tebang pilih. Yang jadi kasus, kelihatannya yang tidak bisa kerjasama," kata Fickar.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyinggung pejabat penegak hukum pada pemerintahan saat ini yang tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Hal itu karena pejabat penegak hukum tersebut berlatar belakang partai politik.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo di dalam acara debat capres dan cawapres yang dilaksanakan di Gedung Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo kemudian menjawab bahwa tidak boleh ada diskriminasi dalam pengisian sebuah jabatan.

Menurut Jokowi, tidak ada diskriminasi bahwa jabatan harus diberikan kepada orang partai, atau tidak harus kepada profesional.

Menurut Jokowi, yang penting adalah proses rekrutmennya yang transparan, mengacu kompetensi, integritas, dan kapasitas memimpin yang baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com