Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Neni Nur Hayati
Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Melawan Isu Hoaks Pemilu 2019

Kompas.com - 16/01/2019, 18:21 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

MARAKNYA berita bohong atau hoaks yang terjadi saat ini cukup memanaskan suhu politik negeri kita.

Bagaimana tidak, belum lama publik dikejutkan dengan kasus hoaks kotak suara berbahan dasar kardus selesai, muncul lagi pemberitaan menyangkut hoaks tujuh kontainer berisi surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah tercoblos untuk pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

Beberapa waktu kemudian, ada pemberitaan bocornya kisi-kisi soal pada debat pertama pilpres yang akan diselenggarakan pada 17 Januari 2019.

Dari beberapa kasus tersebut, penyelenggara pemilu banyak dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena telah dianggap menyalahi aturan kode etik penyelenggara.

Isu hoaks ini ternyata dinilai mampu memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap integritas dan netralitas penyelenggara pemilu.

Selain itu, hoaks juga berpengaruh kepada masyarakat dan kelompok tertentu sehingga dapat memunculkan konflik.

Tidak pula menutup kemungkinan bahwa hal serupa juga akan terjadi di provinsi dan kabupaten/kota dengan berita dan segmentasi berbeda.

Gerakan sistematis menjelang pemungutan dan penghitungan suara pada 17 April 2019 mendatang akan senantiasa terus dilakukan sebagai upaya mendulang suara peserta pemilu tertentu.

Apabila ini terjadi, tentu akan sangat mencederai tatanan demokrasi kita. Data kepolisian menunjukkan ada ribuan berita hoaks yang beredar di media sosial setiap hari.

Beberapa pihak juga telah memprediksi bahwa hoaks akan terjadi semakin banyak lagi.

Survei Polmark Indonesia menunjukkan bahwa hoaks menjadi ancaman cukup serius. Sekitar 60,8 persen pemilih menyatakan pernah menemukan informasi bohong dan fitnah di media sosial.

Kondisi seperti ini tentu akan dimanfaatkan oleh beberapa aktor tertentu sebagai kesempatan berharga untuk meraih kemenangan dan akan semakin melemahkan penyelenggara pemilu.

Perbuatan keji ini tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja. Perlu ada upaya dan tindakan preventif untuk melawan segala macam hal hoaks yang dimungkinkan akan terjadi beberapa waktu kemudian.

Apabila tidak solusi tepat untuk mencegah dan memutus isu hoaks pada Pemilu 2019, ini akan berpotensi terus menyebar luas di kalangan masyarakat dan dapat menimbulkan ujaran kebencian khususnya hoaks di media sosial. Publik seakan menjadi tidak waras atas produksi hoaks terus menerus dan berulang–ulang.

Sejatinya, momentum politik ini mampu dilewati dengan penuh kegembiraan oleh seluruh rakyat Indonesia dalam merayakan pesta demokrasi yang diselenggarakan selama lima tahun sekali.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com