Fahri Hamzah: Ganti Rugi Rp 30 M adalah Ongkos Pelanggaran Hukum Pimpinan PKS

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, kewajiban membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar adalah ongkos pelanggaran hukum yang sudah dilakukan Partai Keadilan Sejahtera.

Fahri mengatakan, PKS harus membayar tindakan melawan hukum itu.

"Yang ingin saya katakan, ini adalah ongkos dari tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh lima orang Pimpinan PKS dan ongkos dari tindakan melawan hukum itu ya mereka terpaksa harus membayar," ujar Fahri di kompleks parlemen, Selasa (15/1/2019).

Fahri menyerahkan kasus ini kepada penasihat hukumnya. Dia berharap PKS segera merealisasikan ganti rugi tersebut demi kebaikan partai.

Baca juga: Ditanya soal Ganti Rugi Rp 30 M kepada Fahri Hamzah, PKS Serahkan ke Tim Hukum

Fahri mengatakan dia juga tidak akan mengambil uang ganti rugi ini untuk kepentingan pribadi. Dia akan mengembalikan uang tersebut untuk kader yang juga dirugikan.

"Saya akan kembalikan dalam bentuk yang saya sedang atur supaya ini untuk me-recovery teman-teman di bawah khususnya yang menjadi korban dari tindakan ini," ujar Fahri.

"Saya memang korban tetapi saya enggak ambil sesuatu dari situ. Saya akan kembalikan kepada kader sebagai korban," tambah dia.

Fahri Hamzah vs PKS

Perseteruan antara pimpinan PKS dan Fahri Hamzah sudah berlangsung sejak awal 2016. Saat itu, PKS memecat Fahri sebagai kader.

Majelis Tahkim PKS pada 11 Maret 2016 memutuskan memecat Fahri dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian.

Pada 1 April 2016, Presiden PKS Sohibul Iman menandatangani SK DPP terkait keputusan Majelis Hakim tersebut.

Dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Fahri menuntut PKS membayar ganti rugi materiil Rp 1,6 juta dan imateriil senilai lebih dari Rp 500 miliar.

Mereka yang digugat adalah Presiden PKS Shohibul Iman, Ketua Dewan Syariah Surahman Hidayat, Wakil Ketua Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid, Abdul Muis, dan Abi Sumaid. Fahri juga menuntut PKS untuk mengembalikan nama baiknya.

Baca juga: Presiden PKS Tak Mau Buru-buru Bayar Ganti Rugi Rp 30 M untuk Fahri

Fahri memenangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah itu, PKS mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Pada akhirnya banding tersebut juga dimenangkan oleh Fahri.

Setelah itu, PKS mengajukan permohonan kasasi ke MA. Kasasi tersebut diajukan PKS pada 28 Juni 2018, oleh Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi PKS Abdul Muis Saadih.

Kemudian pada 30 Juli 2018, majelis hakim MA yang dipimpin Maria Anna Samiyati memutuskan menolak permohonan kasasi tersebut. Dalam putusannya, majelis hakim juga memerintahkan agar PKS membatalkan pemecatan Fahri dan membayar ganti rugi kepada Fahri senilai Rp 30 miliar.