Bawaslu, KPU, KPI Kaji Dugaan Pelanggaran Tayangan Visi-Misi Jokowi dan Pidato Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengkaji tayangan televisi yang menampilkan acara penyampaian visi-misi Presiden Joko Widodo dan pidato kebangsaan Prabowo Subianto.

Rapat koordinasi tersebut digelar Rabu (16/1/2019), membahas kemungkinan adanya mekanisme temuan pelanggaran, baik pelanggaran administrasi maupun pidana pemilu.

"Kita sepakat masih dalam kajian kita, kemudian karena ini berhubungan dengan televisi kami akan berkoordinasi dengan KPI," kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar saat dikonfirmasi, Selasa (15/1/2019).

Baca juga: Ketua KPI Ingatkan Lembaga Penyiaran Jaga Etika Jelang Pemilu

Menurut Fritz, gugus tugas yang terdiri dari Bawaslu, KPU, KPI, dan Dewan Pers punya waktu selama 7 hari untuk melakukan kajian sejak peristiwa ditemukan.

Jika terbukti melanggar, maka, pasangan capres-cawapres, tim kampanye, hingga pemilik stasiun televisi yang menyiarkan acara bisa dikenai pasal pelanggaran administrasi atau pidana pemilu.

KOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar

"Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang bisa kena pelanggaran administrasi, bisa si stasiun televisi ataupun si TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf) dan BPN (Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga).

Baca juga: KPU dan Bawaslu Kaji Acara Penyampaian Visi Misi Jokowi di TV

Fritz menjelaskan, sanksi pelanggaran administrasi umumnya berupa teguran. Ia memastikan, sanksi tidak berhubungan dengan pembatalan calon, sebab tak ada aturan yang menyebutkan adanya sanksi berupa pembatalan.

Sebelumnya, Komisioner KPU Wahyu Setiawan menerangkan bahwa iklan kampanye media massa nantinya akan difasilitasi oleh KPU. Namun, sesuai dengan aturan, fasilitasi itu akan dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, atau 24 Maret-13 April 2019.

Aturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 tentang Pemilu. Selain UU tersebut, aturan mengenai iklan kampanye juga diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 24.

Baca juga: Ikadin: Sebagian Besar Visi Misi Capres di Bidang Hukum Tidak Terukur

Tetapi, Wahyu belum dapat memastikan apakah tayangan yang menampilkan Jokowi dan Prabowo itu dapat dikategorikan sebagai iklan kampanye atau tidak.

Diketahui, Presiden Joko Widodo muncul dalam tayangan "Visi dan Misi Presiden RI 5 Tahun ke Depan". Acara itu ditayangkan oleh lima stasiun televisi swasta, Minggu (13/1/2019) malam.

Selain itu, beberapa stasiun televisi juga menayangkan acara "Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto: Indonesia Menang". Tayangan ini disiarkan Senin (14/1/2019) malam.