Ikadin: Sebagian Besar Visi Misi Capres di Bidang Hukum Tidak Terukur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) menilai sebagian besar visi misi kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden berbentuk abstrak dan tidak terukur. Hal itu dinilai akan memengaruhi pandangan publik dalam memilih kandidat.

"Program yang ditawarkan harus lebih terukur. Kalau mau dukung KPK, ya jelaskan bentuknya apa? Jadi lebih spesifik, supaya publik bisa yakin," ujar Kepala Bidang Humas DPP Ikadin Erwin Natosmal dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Menurut Erwin, kedua pasangan calon tidak serius menawarkan program hukum pada masyarakat. Dari semua visi misi yang diserahkan, hanya 46 persen program pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang bisa terukur.

Baca juga: Alasan BPN Prabowo-Sandi Revisi Visi Misi, Menyesuaikan dengan Bappenas

Sementara visi misi pasangan Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, menurut Erwin, hanya 47 persen program yang bisa terukur.

Sebagai contoh, menurut Erwin, kedua pasangan tidak secara spesifik menunjukkan sikap keseriusan terhadap isu hak asasi manusia (HAM). Kedua pasangan juga tidak spesifik dalam program pemberantasan korupsi, khususnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Masalah lainnya seperti isu reformasi pemilu dan reformasi di bidang peradilan. Kemudian, terkait isu pembenahan regulasi dan birokrasi.