Ombudsman Sebut Biaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Indonesia Tinggi

Kompas.com - 14/01/2019, 18:23 WIB
Ombudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comOmbudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI (ORI) menyebutkan, rehabilitasi pecandu narkotika berbiaya tinggi di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Hal itu merujuk pada investigasi ORI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika melalui IPWL pada 17-22 Mei 2017.

"Padahal biaya rehabilitasi medis di IPWL telah ditetapkan bahwa tidak dipungut biaya," kata Adrianus di saat rapat koordinasi monitoring saran Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta Selatan, (14/1/2019).

Beberapa IPWL yang diobservasi langsung ORI, yakni Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Poliklinik BNN, serta Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit.

Baca juga: Ombudsman Akan Berikan Surat Rekomendasi Penyelesaian Masalah IPWL

Ketentuan mengenai rehabilitasi tidak dipungut biaya ini telah diatur dalam Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

"Kami melihat masalah ini terletak di tiga lembaga, Kemenkes, Kemensos, dan BNN. Tiga lembaga ini memiliki tata kelola yang berbeda dan tidak memiliki standar yang sama soal IPWL," ungkap Adrianus.

Oleh karena itu, Ombudsman mendesak Kemenkes, Kemensos, dan BNN untuk menyosialisasikan bahwa rehabilitasi melalui IPWL sama sekali tidak dipungut biaya.

Baca juga: Ombudsman: Rehabilitasi Pacandu Narkotika Tak Akan Berhasil jika Tak Ada Sinergitas

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Masyarakat belum sepenuhnya memahami akses rehabilitasi narkoba, baik dari segi informasi, jaminan hukum, dan keterjangakuan biaya," ujar Adrianus.

Ia juga meminta Kemenkes memberikan dukungan anggaran bagi pelayanan serta sarana prasarana program rehabilitasi yang mencukupi.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan ORI, Kemenkes telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24. 507.500 untuk kegiatan IPWL pada tahun 2017.

Masih merujuk monitoring ORI, Kemensos kini sedang melakukan inventarisasi penentuan standar biaya di IPWL.

Sebab, biaya rehabilitasi di setiap IPWL bervariasi dan ada beberapa di antaranya tidak memungut biaya rehabilitasi sosial.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X