Ombudsman Sebut Biaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Indonesia Tinggi

Kompas.com - 14/01/2019, 18:23 WIB
Ombudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comOmbudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI (ORI) menyebutkan, rehabilitasi pecandu narkotika berbiaya tinggi di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Hal itu merujuk pada investigasi ORI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika melalui IPWL pada 17-22 Mei 2017.

"Padahal biaya rehabilitasi medis di IPWL telah ditetapkan bahwa tidak dipungut biaya," kata Adrianus di saat rapat koordinasi monitoring saran Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta Selatan, (14/1/2019).

Beberapa IPWL yang diobservasi langsung ORI, yakni Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Poliklinik BNN, serta Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit.

Baca juga: Ombudsman Akan Berikan Surat Rekomendasi Penyelesaian Masalah IPWL

Ketentuan mengenai rehabilitasi tidak dipungut biaya ini telah diatur dalam Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

"Kami melihat masalah ini terletak di tiga lembaga, Kemenkes, Kemensos, dan BNN. Tiga lembaga ini memiliki tata kelola yang berbeda dan tidak memiliki standar yang sama soal IPWL," ungkap Adrianus.

Oleh karena itu, Ombudsman mendesak Kemenkes, Kemensos, dan BNN untuk menyosialisasikan bahwa rehabilitasi melalui IPWL sama sekali tidak dipungut biaya.

Baca juga: Ombudsman: Rehabilitasi Pacandu Narkotika Tak Akan Berhasil jika Tak Ada Sinergitas

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Masyarakat belum sepenuhnya memahami akses rehabilitasi narkoba, baik dari segi informasi, jaminan hukum, dan keterjangakuan biaya," ujar Adrianus.

Ia juga meminta Kemenkes memberikan dukungan anggaran bagi pelayanan serta sarana prasarana program rehabilitasi yang mencukupi.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan ORI, Kemenkes telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24. 507.500 untuk kegiatan IPWL pada tahun 2017.

Masih merujuk monitoring ORI, Kemensos kini sedang melakukan inventarisasi penentuan standar biaya di IPWL.

Sebab, biaya rehabilitasi di setiap IPWL bervariasi dan ada beberapa di antaranya tidak memungut biaya rehabilitasi sosial.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Hanura Sebut Wiranto Tak Komunikasi soal Jabatan Wantimpres

Nasional
Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Jabat Kapolda Papua Barat, Tornagogo Janji Kedepankan 'Soft Approach'

Nasional
Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Resmi Jabat Kabareskrim, Irjen Listyo Sigit Diminta Kedepankan Pendekatan Keadilan Restoratif

Nasional
Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Mengapa Memilih Gibran

Survei Median Ungkap Tiga Alasan Rakyat Solo Mengapa Memilih Gibran

Nasional
Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Ketua DPR Tak Bisa Pastikan Omnibus Law Rampung dalam 3 Bulan

Nasional
Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Soal Anggaran Pertahanan, Gubernur Lemhannas Ingatkan Ini ke Prabowo

Nasional
Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Kemendagri Nilai Tak Seharusnya PPATK Ungkap Rekening Kepala Daerah di Kasino ke Publik

Nasional
Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Polri Belum Tentukan Perpanjangan Masa Kerja Satgas Tinombala

Nasional
Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Hanura Gelar Pemilihan Ketum Baru, Oesman Sapta Calon Tunggal

Nasional
Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Apa yang Diingat Mahfud MD Ketika Ditanya soal Yogyakarta?

Nasional
PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

PPATK Temukan Rekening Kepala Daerah di Kasino, Johan Budi: Serahkan ke Penegak Hukum, Usut Tuntas!

Nasional
Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Rekomendasi Lengkap Mukernas PPP untuk Internal, Parlemen, dan Pemerintah

Nasional
Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Eks Bupati Bengkayang Disebut Dapat Rp 300 Juta dari Jual Proyek ke Pengusaha

Nasional
Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Wiranto: Hidup Tak Perlu Pensiun...

Nasional
Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Ketua DPP Tegaskan Wiranto Tak Menjabat Dewan Pembina Hanura

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X