Ombudsman Sebut Biaya Rehabilitasi Pecandu Narkotika di Indonesia Tinggi

Kompas.com - 14/01/2019, 18:23 WIB
Ombudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comOmbudsman RI, Kemenkes, Kemensos, Kemenko PMK, dan BNN menggelar rapat koordinasi monitoring IPWL di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI (ORI) menyebutkan, rehabilitasi pecandu narkotika berbiaya tinggi di Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL).

Hal itu merujuk pada investigasi ORI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam proses rehabilitasi penyalahgunaan narkotika melalui IPWL pada 17-22 Mei 2017.

"Padahal biaya rehabilitasi medis di IPWL telah ditetapkan bahwa tidak dipungut biaya," kata Adrianus di saat rapat koordinasi monitoring saran Ombudsman RI di Kuningan, Jakarta Selatan, (14/1/2019).

Beberapa IPWL yang diobservasi langsung ORI, yakni Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Jakarta, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Fatmawati, Poliklinik BNN, serta Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit.

Baca juga: Ombudsman Akan Berikan Surat Rekomendasi Penyelesaian Masalah IPWL

Ketentuan mengenai rehabilitasi tidak dipungut biaya ini telah diatur dalam Pasal 2 (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

"Kami melihat masalah ini terletak di tiga lembaga, Kemenkes, Kemensos, dan BNN. Tiga lembaga ini memiliki tata kelola yang berbeda dan tidak memiliki standar yang sama soal IPWL," ungkap Adrianus.

Oleh karena itu, Ombudsman mendesak Kemenkes, Kemensos, dan BNN untuk menyosialisasikan bahwa rehabilitasi melalui IPWL sama sekali tidak dipungut biaya.

Baca juga: Ombudsman: Rehabilitasi Pacandu Narkotika Tak Akan Berhasil jika Tak Ada Sinergitas

Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

"Masyarakat belum sepenuhnya memahami akses rehabilitasi narkoba, baik dari segi informasi, jaminan hukum, dan keterjangakuan biaya," ujar Adrianus.

Ia juga meminta Kemenkes memberikan dukungan anggaran bagi pelayanan serta sarana prasarana program rehabilitasi yang mencukupi.

Berdasarkan monitoring yang dilakukan ORI, Kemenkes telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24. 507.500 untuk kegiatan IPWL pada tahun 2017.

Masih merujuk monitoring ORI, Kemensos kini sedang melakukan inventarisasi penentuan standar biaya di IPWL.

Sebab, biaya rehabilitasi di setiap IPWL bervariasi dan ada beberapa di antaranya tidak memungut biaya rehabilitasi sosial.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pertempuran 10 November: Ikut Angkat Senjata hingga Dirikan Palang Biru

Nasional
Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Tahun Baru Imlek, 43 Narapidana Beragama Konghucu Dapat Remisi Khusus

Nasional
Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Kunjungi Lokasi PON 2020, Menko PMK Singgung Pembangunan dari Timur Indonesia

Nasional
BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

BNPB Uji Coba Operasional Call Center 24 Jam

Nasional
Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Kemenkumham soal Harun Masiku: Bantah Merekayasa hingga Bentuk Tim Independen

Nasional
Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Pengakuan Hasto Usai Diperiksa KPK: Ditanya soal PAW hingga Sebut Harun Masiku Korban

Nasional
Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Belum Tahu Keberadaan Harun Masiku, KPK Minta Masyarakat Bantu Beri Informasi

Nasional
Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Imigrasi dan Kejaksaan Diminta Stop Kasus Jurnalis Mongabay

Nasional
Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Dukung Nelayan Melaut di Natuna, Pemerintah Revisi 29 Regulasi

Nasional
Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Bima Arya: Banjir di Bogor Berkurang berkat Naturalisasi Kali Ciliwung

Nasional
Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Bamsoet Sebut Majelis Konghucu dan PGI Minta Ada Utusan Golongan di MPR

Nasional
Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Hasto Akui Tersangka Saeful Pernah Jadi Stafnya Tahun 2009

Nasional
Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Saat Jokowi Pamerkan Desain Ibu Kota Baru di Pengukuhan DPP Hanura

Nasional
TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

TNI AL Ungkap Cara China Menangi Persaingan di Laut China Selatan

Nasional
Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Menurut TNI AL, Solusi Sengketa Perairan adalah Kehadiran Pemerintah di Laut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X