Rendahnya Kepatuhan LHKPN 2018 Anggota DPR, Ini Rinciannya

6. Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

Jumlah wajib lapor LHKPN F-Golkar sebanyak 92 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 22,83 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

7. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

Jumlah wajib lapor LHKPN F-PDI Perjuangan sebanyak 109 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 24,77 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

8. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Jumlah wajib lapor LHKPN F-PKS sebanyak 38 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 26,32 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

9. Fraksi Partai Demokrat

Jumlah wajib lapor LHKPN F-Demokrat sebanyak 59 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 30,51 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

10. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Jumlah wajib lapor LHKPN F-PPP sebanyak 37 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 32,43 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Di sisi lain, Juru Bicara KPK Febri Diansyah berharap para penyelenggara negara wajib lapor bisa menyampaikan laporan harta kekayaan yang diperoleh selama tahun 2018 di pelaporan 2019 ini.

"Ada waktu mulai 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Maret 2019 ini untuk melaporkan kekayaan dalam perolehan selama tahun 2018," kata Febri.

Ia mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara bisa menunjukkan komitmen nyatanya dalam pencegahan korupsi. Salah satunya dengan melaporkan harta kekayaannya.

"Kami berharap komitmen itu bisa lebih rill dan salah satu sarana yang sudah kita sediakan pelaporan LHKPN yang lebih mudah diakses dan lebih mudah dilaporkan (secara elektronik)," ujarnya.

Febri menyarankan, penyelenggara negara yang kesulitan mengurus LHKPN-nya bisa mendatangi KPK, mengakses situs resmi elhkpn.kpk.go.id atau menghubungi layanan Call Center 198.

"Silakan kontak, datang ke KPK, bisa menghubungi Call Center 198 akan disambungkan dengan tim LHKPN jadi segala cara dan saluran sudah kami sediakan," ujar dia.