Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Saya Yakin Pemberantasan Korupsi Tak Kendor oleh Teror

Kompas.com - 10/01/2019, 11:04 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPASA.com - Presiden Joko Widodo meyakini kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan terganggu dengan adanya teror terhadap dua pimpinan lembaga antikorupsi itu. Jokowi percaya bahwa KPK akan tetap bekerja maksimal dalam memberantas korupsi.

"Saya meyakini pemberantasan korupsi tidak kendor oleh teror-teror seperti ini," kata Jokowi kepada wartawan di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Pada rabu kemarin, benda mencurigakan yang diduga bom molotov ditemukan tersangkut di pagar rumah Ketua KPK Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi. Namun polisi memastikan bahwa benda yang ditemukan di rumah Agus bukan bom.

Pada waktu yang hampir bersamaan, rumah Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Jalan Kalibata Selatan Nomor 42, dua kali dilempar bom molotov.

Jokowi mengatakan, kejadian ini jelas merupakan bentuk intimidasi kepada penegak hukum. Jokowi mengaku sudah menginstruksikan Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian untuk mengusut tuntas.

Baca juga: Jokowi: Tidak Ada Toleransi, Kejar Pelaku Teror Rumah Dua Pimpinan KPK

"Kemarin siang sudah saya perintahkan langsung ke Kapolri untuk menindak dan menyelesaikan ini dengan tuntas," kata dia.

Kepala Negara menegaskan, selama ini pengamanan terhadap personil di KPK sudah ditingkatkan. Namun, apabila teror dan intimidasi masih terjadi, maka adalah tugas kepolisian untuk menemukan pelakunya.

"Saya kira tidak ada toleransi untuk itu. Kejar dan cari pelakunya," tegas Jokowi.

Kompas TV Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarif, menganggap teror bom molotov dan benda yang dicurigai sebagai bom rakitan sebagai risiko pekerjaan.<br /> <br /> Pasca teror bom molotov dan benda mirip bom di rumah dua pimpinan KPK, Laode M Syarif tetap pulang kantor ke kediamannya di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, seperti biasa pada Rabu (9/1).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com