Jokowi: Tidak Ada Toleransi, Kejar Pelaku Teror Rumah Dua Pimpinan KPK

Kompas.com - 10/01/2019, 10:53 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 2018 di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (6/12/2018). ANTARA FOTO/Ardiansyah/kye.ANTARA/ARDIANSYAH Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan saat membuka Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 2018 di Bandar Lampung, Lampung, Kamis (6/12/2018). ANTARA FOTO/Ardiansyah/kye.

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian untuk mengusut tuntas teror bom di rumah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

"Kemarin siang sudah saya perintahkan langsung ke Kapolri untuk menindak dan menyelesaikan ini dengan tuntas," kata Presiden Jokowi kepada wartawan di Gudang Bolog, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Rabu kemarin, benda mencurigakan yang diduga bom molotov ditemukan tersangkut di pagar rumah Agus Rahardjo di Perumahan Graha Indah, Jatiasih, Kota Bekasi.

Namun, polisi memastikan bahwa benda yang ditemukan di rumah Agus bukan bom.

Baca juga: Teror Bersamaan di Rumah Dua Pimpinan KPK...

Pada waktu yang hampir bersamaan, rumah Laode di Jalan Kalibata Selatan Nomor 42 dua kali dilempar bom molotov.

Jokowi mengatakan, kejadian ini jelas merupakan bentuk intimidasi kepada penegak hukum.

"Saya kira tidak ada toleransi untuk itu. Kejar dan cari pelakunya," ujar dia.

Baca juga: Wadah Pegawai Harap Tak Ada Lagi Teror kepada KPK

Kepala Negara menegaskan, selama ini pengamanan terhadap personel di KPK sudah ditingkatkan.

Namun, apabila teror dan intimidasi masih terjadi, adalah tugas kepolisian untuk menemukan pelakunya.

"Agar semuanya menjadi jelas dan gamblang, siapa pelakunya. Tapi saya meyakini pemberantasan korupsi tidak kendor oleh teror-teror seperti ini," kata Jokowi.



Terkini Lainnya

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

KPAI: Iklan Rokok di Internet Lebih Parah Dibanding di Televisi

Nasional
TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

TKN Sebut Permintaan Perlindungan Saksi Tim Hukum 02 Dramatisasi Belaka

Nasional
Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Sudah 800 Hari, Tak Ada Kemajuan dalam Kasus Novel Baswedan

Nasional
Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Minta Sidang Ditunda karena Lelah, Kuasa Hukum 02 Singgung Kematian Petugas KPPS

Nasional
Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Ahli 02: Situng Harusnya Terstandarisasi, Apalagi Skala Nasional

Nasional
Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Di Sidang MK, Saksi Ungkap TKN Ajarkan Kecurangan dalam Pelatihan Saksi

Nasional
Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Dengar Kesaksian Para Saksi, TKN Nilai Gugatan 02 Sulit Dikabulkan MK

Nasional
Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Otto dan Maqdir Bukan Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Terkait Kasus Pidana BLBI

Nasional
Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Jokowi Bertolak ke Surabaya, Kondangan hingga Bagikan Sertifikat

Nasional
Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Sidang MK Hari Ini, KPU Akan Hadirkan 15 Saksi dan 2 Ahli

Nasional
Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Ahli Prabowo-Sandi Sebut Ada 27 Juta 'Ghost Voters' Dalam Pemilu 2019

Nasional
Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Ahli 02: Di Situng, Suara Prabowo-Sandi Turun, Jokowi-Ma'ruf Selalu Naik

Nasional
Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Berbekal Dokumen RDP DPR, Pihak Sjamsul Nursalim Sebut Kasus BLBI Tak Bisa Diselidiki

Nasional
Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Percepat Kongres, PDI-P Ingin Sinkronkan Agenda Nasional dan Partai

Nasional
'Patroli' WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

"Patroli" WhatsApp Baru Dilakukan Polisi setelah Ada Tersangka

Nasional

Close Ads X