8 Agenda Prioritas Prabowo-Sandiaga dalam Bidang Ekonomi

Kompas.com - 10/01/2019, 11:01 WIB
Pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saat pengambilan nomor urut di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018). KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMOPasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saat pengambilan nomor urut di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Jumat (21/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memiliki 8 agenda prioritas dalam aspek ekonomi.

Direktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Sudirman Said, mengatakan, dua agenda pertama berkaitan dengan fondasi ekonomi dan pengembangan industri-industri baru.

Hal itu diungkapkannya dalam sebuah acara diskusi mingguan, di Media Center Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan, Rabu (9/1/2019).

"Fokus ekonomi ini kalau dibagi ada 8 prioritas agenda. Pertama berkaitan dengan fondasi ekonomi, bagaimana perbaikannya. Kedua, kami akan menciptakan ruang tunggu baru," ujar Sudirman.

Baca juga: Ini Materi HAM Prabowo-Sandiaga yang Akan Dipaparkan di Debat Perdana

 

Ia menjelaskan, dalam agenda fondasi ekonomi, hal-hal yang akan dilakukan adalah penataan fiskal dan infrastruktur.

Agenda kedua, mengembangkan industri syariah sehingga Indonesia dapat menjadi pusat industri halal di dunia dan industri kreatif.

Berikutnya, agenda reformasi pajak. Sudirman mengatakan, Prabowo-Sandiaga mewacanakan untuk menurunkan tarif pajak sehingga dapat meningkatkan pemasukkan dari pajak.

"Ada juga agenda tax reform, intinya kami ingin mendorong policy menurunkan tarif pajak efektif, karena tujuannya untuk memudahkan masyarakat bawah dan memperlebar atau memperkuat basis tax ratio," kata dia. 

Agenda berikutnya, membangun kedaulatan pangan dan bidang pertanian.

Baca juga: PKS Mengaku Sumbang Dana Kampanye Prabowo-Sandiaga melalui Crowdfunding

 

Beberapa hal yang didorong adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada para petani, memperkuat Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai lembaga yang menjaga kestabilan harga pangan, hingga membuat bank untuk petani dan nelayan.

Agenda kelima terkait energi dan keamanan. Prabowo-Sandiaga ingin Indonesia lepas dari ketergantungannya pada bahan bakar fosil.

"Jadi kita membayangkan ada ketentuan setiap pemilik pembangkit listrik, PLN dan swasta, dalam sekian tahun ke depan diwajibkan memiliki porsi tertentu dari renewable energy," kata Sudirman.

Agenda keenam yaitu bagian maritim, kelautan, dan perikanan.

Baca juga: BPN Prabowo-Sandiaga Usul Capres-Cawapres Tak Usah Bawa Contekan Saat Debat

Menurut Sudirman, mereka akan membuat sebuah regulasi yang mengakomodir nelayan dalam mencari ikan, solusi terkait penggunaan cantrang, pengembangan industri pengolahan ikan, serta lembaga keuangan untuk nelayan.

Prabowo-Sandiaga juga memiliki prioritas dalam industri kreatif. Sudirman mengungkapkan, untuk semakin memberdayakan industri tersebut, mereka akan melakukan penguatan kelembagaan pada Bekraf.

"Ini harus ditangani secara khusus dengan cara Bekraf mesti diberdayakan betul sebagai ujung tombak pembangunan kreatif. Kemudian kalau perlu dibentuk satu holding BUMN yang khusus meningkatkan daya saing pada industri kreatif kita," kata mantan Menteri ESDM ini.

Terakhir, Prabowo-Sandiaga ingin pembangunan yang berkesinambungan atau sustainable.

Selain itu, dalam agenda lingkungan hidup ini, mereka juga akan melakukan upaya pencegahan dan penindakan bagi yang melanggar.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Prabowo Pilih Sandiaga Uno

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X