Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Materi HAM Prabowo-Sandiaga yang Akan Dipaparkan di Debat Perdana

Kompas.com - 09/01/2019, 15:36 WIB
Kristian Erdianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Siane Indriani menuturkan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah menyiapkan sejumlah isu terkait hak asasi manusia (HAM) yang akan dipaparkan sebagai materi debat pada 17 Februari 2019 mendatang.

Materi terkait HAM akan dipaparkan dalam segmen pertama penyampaian visi-misi.

Baca juga: Prabowo dan Jokowi Seri soal HAM, Fahri Hamzah Yakin Debat Pertama Akan Seru

Menurut Siane, Prabowo-Sandiaga akan lebih fokus pada isu HAM terkait bidang ekonomi, sosial dan budaya yang dinilai tak terlalu diperhatikan saat ini.

"Dalam visi misi itu akan disampaikan bagaimana soal HAM yang akan diangkat oleh kubu Prabowo yang sangat diutamakan yaitu HAM bidang ekonomi sosial dan budaya," ujar Siane saat dihubungi, Rabu (9/1/2019).

Siane menjelaskan, pasangan visi misi Prabowo-Sandiaga mengutamakan pembangunan ekonomi.

Baca juga: Kontras: Bahas HAM di Debat Capres Tak Jamin Agenda HAM Jadi Prioritas

Mantan komisioner Komnas HAM itu mengatakan, sebagian besar masyarakat kalangan bawah saat ini tak memiliki akses atas keadian dan sumber daya ekonomi.

Termasuk soal pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan akses terhadap pekerjaan.

Komisioner Komnas HAM Siane IndrianiAmbaranie Nadia K.M Komisioner Komnas HAM Siane Indriani

"Ke depan itu nanti akan lebih diprioritaskan masyarakat golongan bawah yang selama ini jumlahnya besar tapi tidak mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh akses atas (sumber daya) ekonomi," kata Siane.

Baca juga: Moeldoko: Ada Pelanggaran HAM Berat Lain yang Belum Selesai...

Dalam sektor hak perburuhan, lanjut Siane, Prabowo-Sandiaga menjanjikan adanya perbaikan batas upah minimum buruh.

Kemudian Prabowo-Sandiaga juga menyoroti perlindungan lingkungan hidup dengan mendorong pemanfaatan sumber daya energi terbarukan.

Sementara di bidang human capital, Prabowo-Sandiaga akan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh kesehatan, kesejahteraan dan pendidikan.

"Sekarang ini kan kita menghadapi masalah stunting kan ya. Nah itu akan ada perbaikan gizi. Kemudian ada program untuk anak-anak dan ibu hamil," ucap dia.

Baca juga: Politisi Demokrat: Presiden Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Selain itu, kata Siane, Prabowo-Sandiaga juga akan memberikan perhatian atas perlindungan terhadap keberadaan kelompok minoritas.

Siane mengatakan, maraknya kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas terjadi karena lemahnya penegakan hukum.

Oleh sebab itu, menurut Siane, jika terpilih pasangan Prabowo-Sandiaga akan memastikan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

"Termasuk (perlindungan kelompok minoritas). Intinya penegakan hukum yang tidak diskrimimatif. Itu yang menjadi simpul utama, payung hukumnya harus tidak diskriminatif. Keadilan untuk semua," ujar Siane.

Kompas TV Unjuk rasa membela Muslim Uighur berlangsung di depan Kedutaan Besar Tiongkok di Kuningan, Jakarta Selatan. Para pengunjuk rasa memprotes tindakan represif yang dilakukan Pemerintah Tiongkok terhadap warga etnis Uighur. Pengunjuk rasa mengecam tindakan Pemerintah Tiongkok yang berusaha menghilangkan simbol-simbol keagamaan yang dimiliki oleh warganya. Terutama yang bermukim di daerah Xinjiang. Sebagian warga bahkan diambil paksa oleh pihak keamanan untuk menjalani "pelatihan politik". Pemerintah Tiongkok dituntut membebaskan warganya memilih keyakinan sesuai dengan isi Hak Asasi Manusia yang disepakati oleh dunia internasional. Tindakan represif pemerintah Tiongkok juga mendapat perhatian dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. JK menyatakan keprihatinanya terhadap nasib warga Muslim Uighur di Tiongkok. Dan meminta Kedubes Indonesia di Beijing untuk memeriksa kebenaran informasi yang beredar mengenai nasib warga Muslim di sana.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com