3 Usulan KPAI soal Pendidikan Kebencanaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi kebijakan Presiden Joko Widodo terkait pendidikan kebencanaan yang dibahas dalam sidang kabinet paripurna, Senin (7/1/2019).

Namun, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, ada beberapa hal penting yang wajib dijadikan pertimbangan oleh pemerintah untuk mempersiapkan pendidikan kebencanaan.

Hal itu disampaikan Retno melalui keterangan tertulis, Rabu (8/1/2019), yang diterima Kompas.com.

Baca juga: Usulan KPAI soal Integrasi Pendidikan Mitigasi Bencana pada Mata Pelajaran

Berikut beberapa usulan KPAI tersebut:

1. Tidak menjadi mata pelajaran khusus

Retno mengatakan, pendidikan kebencanaan sebaiknya tidak menjadi mata pelajaran tersendiri.

Alasannya, mengingat beban mata pelajaran dan kurikulum di jenjang SD sampai SMA/SMK sudah sangat berat.

“Agar lebih terstruktur dan sistematis, maka materi pendidikan kebencanaan bisa dimasukkan dalam mata pelajaran yang sudah ada, seperti IPS atau IPA di SD, IPS atau IPA terpadu di SMP serta Fisika dan Geografi (SMA/SMK),” kata Retno.

Menurut Retno, materi yang perlu dimasukkan dalam mata pelajaran tersebut di antaranya tentang bumi, gempa tektonik, gempa vulkanik, dan tsunami.

Dengan demikian, pengetahuan dan informasi tentang kebencanaan dan upaya menghadapinya bisa ditambahkan saat membahas materi-materi terkait di beberapa mata pelajaran tersebut.

2. Perlu adanya edukasi mengenai simulasi saat bencana

KPAI juga mengusulkan agar pemerintah memberikan pelatihan untuk para guru dan kepala sekolah di berbagai daerah.

Pelatihan itu agar dapat mempraktikkan simulasi bencana di sekolahnya secara rutin, misalnya sebulan sekali.

“(Simulasi bencana) Tujuannya agar anak-anak sejak dini sudah dididik untuk siap menghadapi bencana. Anak menjadi paham apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi dimanapun, terutama di sekolah. Ini sangat penting untuk meminimalkan korban,” kata Retno.

3. Memastikan jalur evakuasi dan titik kumpul ada di semua sekolah

Adanya jalur evakuasi dan titik kumpul dinilai penting. Jika tida ada, maka tak bisa diadakan simulasi bencana.

“Saat saya melakukan pengawasan kasus di berbagai daerah dan berkunjung ke sekolah, saya menemukan masih banyak sekolah tidak memiliki jalur evakuasi dan titik kumpul. Padahal peluang bencana terjadi saat anak-anak berada di sekolah sangat besar,” kata Retno.

Pendidikan kebencanaan

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta kementerian serta lembaga terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

Hal itu dikatakan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Saya ingin mengingatkan, kita harus terus meningkatkan daya tahan kita, kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana," ujar Jokowi.

Presiden mengatakan, sudah selayaknya pemerintah bersama DPR mengalokasikan anggaran lebih besar untuk mengedukasi dan meningkatkan mitigasi bencana di masyarakat.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Tas Siaga Bencana