Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Minta Kemendagri Jelaskan Temuan 3 Juta KTP Ganda

Kompas.com - 28/12/2018, 10:57 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra mengatakan, pihaknya belum mengetahui perihal 3 juta KTP ganda yang diungkapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Oleh karenanya, ia meminta Kemendagri dapat menyurati KPU secara resmi, menyampaikan jika memang ada temuan 3 juta KTP ganda. Sebab, jika betul hal ini terjadi, maka akan berdampak pada data pemilih pemilu.

"Harusnya menyurati secara resmi agar kemudian kita bisa mencermati kembali apakah betul yang disampaikan Kemendagri tersebut. Ini kan juga masih disampaikan Kemendagri, sampai saat ini kita nggak tahu itu betul atau tidak," kata Ilham di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: 5.762 DPT Ganda Ditemukan di Tangerang Selatan, Ini Penyebabnya

Ilham mengatakan, jika memang ada temuan data ganda, pihaknya harus kembali mencermati data pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019. Selanjutnya, jika terbukti ada dugaan tersebut, maka KPU akan mencoret data pemilih yang menjadi penyebab kegandaan.

Namun demikian, Ilham yakin bahwa 3 juta KTP ganda yang disampaikan oleh Kemendagri bukan merupakan data baru. Ia menduga data ganda tersebut telah dibersihkan selama masa penyempurnaan DPT di awal November lalu.

Kemungkinan, data ganda tersebut sudah tidak ada dalam DPT hasil perbaikan II yang ditetapkan 15 November 2018.

"Sekali lagi ini saya yakini termasuk data yang sudah kita cermati sebelum DPT diumumkan," ujar Ilham.

Baca juga: KPU Karawang Telusuri Temuan 4.000 DPT Ganda

"Kita menginginkan DPT ini clear, bersih, akurat, tentu saja sudah dihasilkan kemarin setelah kita menetapkan DPThp ketiga untuk kemudian kita sampaikan ke masyarakat," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan sejumlah hambatan dalam perkembangan perekaman KTP di Indonesia yang telah mencapai 97 persen. Hal ini Tjahjo sampaikan dalam acara refleksi dan catatan akhir tahun Kemendagri.

Menurut dia, hambatan perekaman KTP salah satunya disebabkan karena adanya 3 juta KTP ganda.

KPU sejauh ini sudah menetapkan DPT Pemilu 2019 sebanyak tiga kali. Penetapan pertama dilakukan 5 September 2018 dengan data 185.732.093 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut, disinyalir masih terdapat data pemilih ganda.

Sehingga, disepakati penyempurnaan DPT selama 10 hari untuk membersihkan data ganda, yaitu hingga 16 September 2018. Pada tanggal tersebut, jumlah DPT berkurang menjadi 185.084.629 pemilih.

Namun demikian, dalam waktu tersebut ternyata data ganda masih belum sepenuhnya dibersihkan, sehingga disepakati untuk kembali dilakukan penyempurnaan DPT selama kurun waktu 60 hari, yaitu hingga 15 November 2018.

Hingga 15 November 2018, KPU menghimpun data pemilih sementara berjumlah 189.144.900 pemilih. Data itu dihimpun dari 34 provinsi, yaitu 28 provinsi menggunakan data hasil pemutakhiran pasca DPT hasil perbaikan I dan 6 provinsi lainnya menggunakan data existing (data lama hasil DPT hasil perbaikan I).

Lantaran belum semua daerah selesai melakukan pemutakhiran data, penetapan DPT kembali ditunda hingga 30 hari setelahnya.

Akhirnya, pada 15 Desember 2018, KPU selesai melakukan pemutakhiran data di seluruh daerah, sehingga ditetapkanlah DPT hasil perbaikan II.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, jumlah pemilih mencapai 192.828.520 orang yang terdiri dari 96.271.476 laki laki dan 96.557.044 perempuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Wapres: Kalau Keluarga Baik, Bangsa Indonesia Akan Baik

Nasional
Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Kekuatan Oposisi Masih Tetap Dibutuhkan...

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Dukung Prabowo-Gibran, PKB Pastikan Tak Bakal Rusak Soliditas Koalisi Indonesia Maju

Nasional
Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Senada dengan Nasdem, PKB Anggap Hak Angket Kecurangan Pemilu Kian Sulit Diwujudkan

Nasional
Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Usai Dukung Prabowo-Gibran, Nasdem dan PKB Bilang Timnas Amin ‘Bubar’

Nasional
MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

MK Sidangkan Sengketa Pileg 2024 Mulai 29 April, Sehari Puluhan Perkara

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PKS: Pak Surya Paling Cantik Bermain Politik

Nasional
Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Penghormatan Terakhir PDI-P untuk Tumbu Saraswati...

Nasional
Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Idrus Sebut Ada Posisi Strategis yang Ditawarkan jika Jokowi Masuk Golkar; Ketua Umum hingga Ketua Dewan Pembina

Nasional
CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

CSIS: Jumlah Caleg Perempuan Terpilih di DPR Naik, tapi Sebagian Terkait Dinasti Politik

Nasional
Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum 'Move On'

Cak Imin Titip 8 Agenda Perubahan ke Prabowo, Eks Sekjen PKB: Belum "Move On"

Nasional
CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

CSIS: Caleg Perempuan Terpilih di Pemilu 2024 Terbanyak Sepanjang Sejarah sejak Reformasi

Nasional
Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada 'Stabilo KPK'

Prabowo-Gibran Disarankan Terima Masukkan Masyarakat saat Memilih Menteri, daripada "Stabilo KPK"

Nasional
CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

CSIS: Caleg Terpilih yang Terindikasi Dinasti Politik Terbanyak dari Nasdem, Disusul PDI-P

Nasional
MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

MK Registrasi 297 Sengketa Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com