Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Buka-bukaan Penyebab Elektabilitasnya di Sumatera Turun

Kompas.com - 16/12/2018, 19:56 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAMBI, KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo menyebut elektabilitasnya di Pulau Sumatera cenderung turun meskipun sedikit. 

"Kenapa di Sumatera (elektabilitas) kami turun? Termasuk di Jambi, di Riau, ya meskipun sedikit," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Tim Kampanye Daerah Provinsi Jambi, Minggu (16/12/2018).

"Problemnya adalah harga komoditas itu turun. Harga sawit turun, harga karet turun, dan harga kelapa juga," lanjut dia.

Kondisi itu menyebabkan petani sawit, karet, dan kelapa menyalahkan pemerintah.

Baca juga: Jokowi: Yang Gede-gede Enggak Garap, Saya Ambil Lagi, Saya Kasih ke Rakyat

Jokowi pun menegaskan, harga komoditas itu tak bisa diintervensi oleh negara. Harga komoditas itu adalah bagian dari mekanisme harga yang diatur oleh pasar global.

"Pemerintah, kami, tidak mungkin memengaruhi harga global. Ya, karena itu adalah mekanisme pasar," ujar Jokowi.

Harga sawit misalnya. Jokowi menjelaskan bahwa Uni Eropa melaksanakan banned bagi komoditas sawit Indonesia.

Hal itu disebabkan Uni Eropa sedang mengembangkan minyak dari bunga matahari sebagai pengganti minyak sawit.

"Untuk melindungi bisnis mereka, sawit kita diblok. Jadi, ini urusan bisnis mereka," ujar Jokowi.

Pemerintah sebenarnya berupaya melindungi harga sawit dalam negeri, salah satunya dengan melobi China agar mengimpor lebih banyak sawit Indonesia sebanyak 500.000 ton. Namun, rupanya kebijakan itu tidak berpengaruh banyak bagi perbaikan harga sawit dunia.

Jokowi menjelaskan, problem pertama adalah produksi sawit dalam negeri yang sangat besar. Jumlah lahan sawit di Indonesia yakni sebesar 13 juta hektar, dengan produksi sebanyak 42 juta ton per tahunnya.

Problem kedua adalah Indonesia selama ini tidak memiliki industri hilir komoditas sawit. Selama ini, Indonesia mengekspor CPO saja, bukan produk olahannya.

"Jadi, begitu ada problem ekonomi global, semua kena imbas. Harga turun, sawit, sakit semua," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, satu-satunya cara agar para petani sawit dan karet dapat sejahtera kembali yakni dengan membangun hilirisasi. 

Komoditas sawit dapat menjadi campuran bahan bakar minyak, yakni B20. Sementara, komoditas karet juga dapat diolah menjadi campuran aspal.

Baca juga: Jokowi Ngobrol Bareng Timses di Mal Jambi

"Kita ini baru menyiapkan B20 agar komoditas sawit dapat terserap semua oleh pasar dalam negeri, biodiesel. Tapi, memang ini memerlukan waktu. Kalau B20 jalan, saya yakin kita bisa mengatur harga," ujar Jokowi.

Selain itu, solusi lainnya yang dapat dilaksanakan petani yakni mengganti komoditas sawit dengan komoditas lain yang lebih mempunyai prospek di masa depan. Manggis salah satunya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com