Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan Khusus Jokowi bagi Babinsa di Sumatera, Apa Itu?

Kompas.com - 16/12/2018, 12:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAMBI, KOMPAS.com -- Presiden Joko Widodo menitipkan pesan khusus bagi 3.300-an personel Babinsa di 3 wilayah teritorial di Sumatera.

Apa pesan khusus itu?

"Saya titip ini, tolong disampaikan kepada kepala desa bahwa pembelian-pembelian untuk kegiatan dana desa, itu beli barangnya, beli produknya, di desa," ujar Jokowi saat pengarahan kepada Babinsa di Balai Room Universitas Jambi, Minggu (16/12/2018).

Para Babinsa itu diketahui berasal dari Kodam Iskandar Muda, Kodam I Bukit Barisan dan Kodam II Sriwijaya.

Jokowi mencontohkan, apabila desa ingin menggunakan dana desa untuk membangun parit untuk sawah, maka pasir, batu kerikil dan semen semestinya dibeli di desa itu juga.

Baca juga: Di Jambi, Jokowi Beri Pengarahan Babinsa hingga Tim Sukses Daerah

"Kalau enggak ada, beli di desa sebelah. Paling maksimal kalau enggak ada juga, beli di kecamatan," ujar Jokowi.

Bahkan, tidak jadi persoalan apabila harga bahan material di desa sedikit lebih mahal.

"Agar apa? Agar uang itu beredar terus di bawah, jangan kembali lagi ke Jakarta, jangan kembali lagi ke kota. Perputaran uang itulah yang akan menyejahterakan rakyat desa," lanjut dia.

Baca juga: Alasan Jokowi Naikkan Tunjangan TNI

Semenjak 2015 hingga 2018 sendiri, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp 187 triliun. Kesejahteraan di desa pun sudah mulai menunjukan peningkatan.

Jokowi menyebut bahwa angka kemiskinan di desa menurun dari 13,47 menjadi 13,20. Meski demikian, perbaikan angka kesejahteraan itu masih dirasa kurang.

Presiden meyakini apabila dana desa berorientasi kepada, dari dan untuk desa, maka tingkat kemiskinan akan menurun tajam.

"Sebab ada ketimpangan dari desa dan kota. Perputaran uang itu selama ini 50 60 persen hampir ada di Jakarta dan sekitarnya. Kita ingin mendekatkan disparitas ini," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com