Kompas.com - 15/12/2018, 15:09 WIB
Juru bicara PSI Dara A.K Nasution usai mengikuti diskusi publik bertajuk Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang? di Jakarta, Sabtu (15/12/2018). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comJuru bicara PSI Dara A.K Nasution usai mengikuti diskusi publik bertajuk Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang? di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak takut jika larangan poligami yang diperjuangkan akan ditolak oleh partai politik lainnya maupun kelompok masyarakat dan akan menggerus suara partai jelang pemilihan legislatif 2019.

"PSI merasa ini justru langkah yang harus kita perjuangkan. Kita enggak butuh suara elektoral yang tinggi, cukup empat persen saja, namun perjuangan melawan Undang-Undang yang diskriminasi terus dipertahankan," kata Juru Bicara PSI Dara A.K Nasution dalam diskusi bertajuk "Bisakah Poligami di Indonesia Dilarang?" di Jakarta, Sabtu (15/12/2018).

Baca juga: PSI Janji Perjuangkan Larangan Poligami bagi Pejabat Publik hingga ASN

Ia menambahkan, meskipun larangan poligami yang diperjuangkan menimbulkan sejumlah penolakan, namun PSI yakin masih ada masyarakat yang progresif dan optimistis.

"Kita optimistis di negara ini masih ada orang-orang yang progresif, satu visi dan misi dengan PSI soal larangan poligami," imbuhnya.

Sebab, kata Dara, praktik poligami di Indonesia selama ini berujung pada kesengsaraan. Untuk itu, PSI menilai masalah sosial ini sudah mengkhawatirkan dan ingin mewakili suara perempuan Indonesia yang terdiskriminasi.

Baca juga: PKS Tolak Gagasan PSI yang Ingin Larang Poligami bagi Pejabat

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk menjadi bangsa yang kuat harusnya tidak ada diskriminasi. Kami yakin para perempuan di Indonesia juga mendukung kami," tambahnya.

Sebelumnya, isu larangan poligami ini muncul dalam pidato politik Ketua Umum PSI Grace Natalie di Surabaya, Selasa (11/12/2018).

"Jika kelak lolos di parlemen, langkah yang akan kami lakukan adalah memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat publik di eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta Aparatur Sipil Negara," kata Grace.

"Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami," tambah Grace.

Grace mengatakan, di tengah berbagai kemajuan, masih ada banyak perempuan mengalami ketidakadilan. Salah satu penyebabnya, kata dia, adalah praktik poligami.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Nasional
DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

Nasional
8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Nasional
Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Nasional
Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Nasional
Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Nasional
Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Nasional
UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

Nasional
Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Nasional
Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Nasional
436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

436 Orang Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Pastikan Pemberantasan Korupsi Tetap Jalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X