Kompas.com - 14/12/2018, 06:53 WIB
Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Muti di kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN)  Tangerang, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraSekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Muti di kampus Universitas Multimedia Nusantara (UMN) Tangerang, Kamis (19/10/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai belum ada perdebatan soal masa depan Indonesia yang diperbincangkan oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut Abdul, isu yang muncul malah mengancam proses demokrasi di Indonesia.

"Sangat mengecewakan bagi saya secara pribadi karena tidak ada debat program, tidak ada adu argumentasi menyangkut Indonesia 5 tahun ke depan," ujar Abdul dalam acara "Diskusi Media mengenai Kerukunan Bangsa: Refleksi Akhir Tahun dan Proyeksi Awal Tahun", di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: Heboh Pengakuan La Nyalla dan Isu PKI yang Tak Kunjung Padam

"Yang ada saling tangkis-menangkis isu, yang sesungguhnya itu sebuah proses yang saya menyebutnya sebagai pembodohan demokrasi," sambung dia.

Ia pun berharap, perdebatan yang bersifat substantif dapat muncul di bulan-bulan mendatang.

Selain itu, Abdul juga menyoroti Pemilihan Legislatif (Pileg) yang masih terabaikan. Ia mengatakan bahwa masyarakat cenderung apatis terhadap calon anggota legislatif (caleg).

Baca juga: Timses Jokowi: Pengakuan La Nyalla Buktikan Isu PKI Terus Diembuskan

Ia berpendapat, pengabaian tersebut dapat berdampak negatif, sebab seorang anggota legislatif memiliki peran besar untuk merumuskan regulasi di Indonesia.

"Kalau terlalu fokus pada presiden dan wakil presiden dan mengabaikan kualitas anggota legislatif, ini juga bisa jadi malapetaka demokrasi," kata dia.

Ia pun menilai para tokoh agama berperan besar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kontes demokrasi mendatang.

Baca juga: Pantauan Satu Dunia: Di Medsos, Capres-Cawapres Irit Bicara soal Isu Korupsi, Kebanyakan Ekonomi

Tak hanya itu, Abdul juga berpendapat bahwa agama melalui tokohnya memiliki kekuatan moral tinggi untuk mencegah terjadinya korupsinya oleh para aparatur pemerintah.

"Peran tokoh agama menurut saya perlu untuk kita tingkatkan bagaimana untuk tidak ada politisasi agama, tetapi juga tidak boleh ada apatisme umat beragama dalam proses demokrasi," ungkapnya.

Kompas TV Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01 Ma'ruf Amin menghadiri Milad Pondok Pesantren Nur El Falah yang ke 75 di Petir, Serang, Banten. Dalam kesempatan ini Ma’ruf Amin meminta agar berita bohong soal isu kaitan Jokowi dengan Partai Komunisme Indonesia dihentikan. Ma’ruf juga menilai wajar kekesalan Jokowi terhadap kabar bohong yang diarahkan kepadanya.

 

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X