Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

4 Provinsi Raih Predikat "Baik" dalam Indeks Demokrasi, DKI Tertinggi

Kompas.com - 13/12/2018, 12:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat provinsi di Indonesia meraih predikat "baik" dalam nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2017 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Predikat tersebut diberikan kepada provinsi yang mencapai nilai IDI di atas 80.

DKI Jakarta menjadi provinsi yang meraih nilai IDI tertinggi. Setelah itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.

"Dari 34 provinsi di Indonesia, baru ada 4 provinsi yang nilai indeks demokrasinya berkategori baik di atas 80, yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Bangka Belitung," kata Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam Launching Buku IDI Tahun 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017 di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Kepada empat provinsi tersebut, BPS memberikan penghargaan yang diserahkan kepada masing-masing gubernur di tiap daerah.

Meski hanya empat provinsi yang mendapat predikat baik, menurut BPS, tak ada satu pun provinsi di Indonesia yang nilai indeks demokrasinya tergolong buruk.

Dikatakan buruk, apabila nilai indeks demokrasi hanya mencapai angka 60 atau di bawahnya.

Jika ditarik nilai rata-rata, indeks demokrasi di Indonesia tahun 2017 berada di angka sedang. Dari rentang 0-100, nilainya mencapai 72,11.

Angka tersebut menunjukan peningkatan dibanding indeks demokrasi tahun 2016 sebesar 70,09.

Menurut Suhariyanto, peningkatan itu menunjukan hal positif. Hal ini, tak lepas dari peran pemerintah, DPR, berbagai lembaga, dan masyarakat.

Perubahan angka indeks demokrasi dari 2016-2017 dipengaruhi tiga aspek demokrasi, yaitu:

1. Kebebasan sipil naik 2,3 poin (dari 76,45 menjadi 78,75)
2. Hak politik turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63)
3. Lembaga demokrasi naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49).

Namun demikian, berdasar data yang tercatat, angka IDI sejak tahun 2009 cenderung fluktuatif.

Angka tersebut mengalami kenaikan dan penurunan seiring dengan sejumlah peristiwa politik yang terjadi di berbagai provinsi.

Kepada provinsi lainnya yang belum mendapat kategori "baik", Suhariyanto berharap, mereka dapat berbenah sehingga bisa menyusul provinsi lainnya yang sudah dikategorikan "baik".

"Kita berharap, ke depan provinsi-provinsi lain menyusul bergerak dari sedang menjadi baik," ujar dia.

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinato Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur DIY Hamengkubuwana X, Gubernur Kalimantan Utara, dan perwakilan Gubernur Bangka Belitung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com