Yusril Isyaratkan OSO Tak Akan Patuhi KPU

Kompas.com - 13/12/2018, 21:41 WIB
Yusril Ihza Mahendra KOMPAS.com/ACHMAD FAIZALYusril Ihza Mahendra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Oesman Sapta Odang ( OSO), Yusril Ihza Mahendra, mengisyaratkan kliennya tak akan memenuhi instruksi Komisi Pemilihan Umum ( KPU) agar mundur dari kepengurusan Partai Hanura supaya masuk dalam daftar calon anggota DPD.

"Kemungkinan sih enggak akan dilaksanakan, walaupun mereka tolak, ya perkara jalan terus," kata Yusril saat ditemui di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Baca juga: KPU Beri Kesempatan untuk OSO Nyaleg Berlandaskan 3 Putusan Lembaga Peradilan Hukum

Ia menambahkan OSO menolak instruksi KPU sebab menurut dia putusan Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membolehkan OSO selaku Ketua Umum Hanura mendaftar sebagai calon anggota DPD.

Karena itu, menyikapi KPU yang tetap mencoret OSO dari daftar calon anggota DPD, Yusril berencana menggugat ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baca juga: OSO Akan Bahas Sikap KPU Bersama Kuasa Hukum

Selain itu, Yusril juga telah mengajukan permohonan ke PTUN agar memerintahkan KPU melaksanakan putusannya yang menyebabkan OSO boleh masuk dalam daftar calon anggota DPD.

Meski demikian, Yusril memprediksi bisa saja KPU tak mengindahkan putusan MA dan PTUN sehingga langsung mencetak surat suara tanpa ada OSO di dalamnya. Dengan demikian kasus tetap berjalan namun tak bisa mengubah surat suara yang dicetak KPU.

"Tapi memang tidak fair kalau KPU ngotot lalu dia main di pencetakan surat suara. Saya pikir itu tidak fair cara-cara begitu. Kalah main di pencetakan surat suara. Kan Anda mau melawan lawan nih, dicetak gambarnya enggak ada, saya kira enggak fair," lanjut Yusril.

Baca juga: Yusril Sebut KPU Ngawur karena Minta OSO Mundur dari Hanura

Sebelumnya, KPU meminta Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), untuk menyerahkan surat pengunduran diri dari pengus partai politik hingga Jumat (21/12/2018). Hal itu disampaikan KPU melalui surat tertulis.

Surat pengunduran diri ini diperlukan untuk syarat pencalonan diri OSO sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

Baca juga: KPU Beri Waktu OSO Mundur dari Hanura sampai 21 Desember 2018

Jika sampai tanggal yang telah ditentukan OSO tak juga menyerahkan surat pengunduran diri, maka KPU tak akan memasukan yang bersangkutan ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) partai politik.

KPU mengklaim, dasar sikap yang mereka buat itu berlandaskan pada tiga putusan peradilan, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong untuk Percepat Kekebalan Komunitas

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Gratis untuk Karyawan dan Keluarga

Nasional
UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

UPDATE 26 Februari: Sebaran 8.232 Kasus Baru Covid-19 di 34 Provinsi, Jabar Tertinggi

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke 'Marketplace'

Jokowi Sebut Transformasi Digital Pintu Masuk UMKM ke "Marketplace"

Nasional
UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

UPDATE: 1.583.581 Nakes Sudah Divaksinasi, 865.870 di Antaranya Telah Disuntik Dosis Kedua

Nasional
Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Sekjen DPR Sebut Vaksinasi di DPR Berlakukan Protokol Ketat, Bukan Tertutup

Nasional
UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: Ada 75.822 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

Bonus Demografi Berpeluang Tingkatkan Perekonomian Nasional, Asal ...

BrandzView
Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Satgas Sebut 80.000 Duta Perubahan Perilaku Akan Bantu PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 26 Februari: 63.827 Spesimen Diperiksa dalam Sehari Terkait Covid-19

UPDATE 26 Februari: 63.827 Spesimen Diperiksa dalam Sehari Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 26 Februari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 158.408

UPDATE 26 Februari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 158.408

Nasional
UPDATE 26 Februari: Tambah 7.261, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.128.672

UPDATE 26 Februari: Tambah 7.261, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 1.128.672

Nasional
UPDATE 26 Februari: Tambah 268 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 35.786

UPDATE 26 Februari: Tambah 268 Orang, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 35.786

Nasional
UPDATE: Bertambah 8.232, Indonesia Kini Catat 1.322.866 Kasus Covid-19

UPDATE: Bertambah 8.232, Indonesia Kini Catat 1.322.866 Kasus Covid-19

Nasional
Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Menko PMK Harap Vaksinasi Covid-19 untuk Atlet Aktifkan Kegiatan Olahraga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X