KPU Beri Kesempatan untuk OSO Nyaleg Berlandaskan 3 Putusan Lembaga Peradilan Hukum

Kompas.com - 12/12/2018, 18:30 WIB
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017). KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik mengatakan, sikap pihaknya terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlandaskan pada tiga putusan lembaga peradilan sekaligus.

Tiga putusan lembaga peradilan yang dimaksud adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: OSO Akan Bahas Sikap KPU Bersama Kuasa Hukum

Putusan MK melarang anggota DPD rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Hal itu kemudian dituangkan KPU melalui Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tahun 2018 pasal 60 A.

Sementara itu, putusan MA terkait uji materi yang digugat oleh OSO, menurut KPU, justru mempertegas bunyi putusan MK.

"MK tentu sebagai lembaga yang diakui sebagai pembuat konstitusi maka tentu kami mengikuti apa yang ada dalam amar putusan MK. Dan persyaratan itu harus dipenuhi oleh calon anggota DPD yang ingin ditetapkan dalam DCT," kata Evi di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (12/12/2018).

Baca juga: Yusril Sebut KPU Ngawur karena Minta OSO Mundur dari Hanura

Meski demikian, KPU tetap mengakomodasi putusan PTUN yang meminta KPU untuk membatalkan Daftar Calon Tetap (DCT) Pileg 2019 yang tidak memuat OSO, untuk kemudian menerbitkan DCT baru dengan memasukan nama OSO.

Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.Kompas.com/Fitria Chusna Farisa Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

KPU, akan memasukan OSO ke dalam DCT, sebagaimana bunyi putusan PTUN. Tetapi, dengan syarat yang bersangkutan mundur sebagai pengurus partai politik, sebagaimana amar putusan MK.

Baca juga: KPU Beri Waktu OSO Mundur dari Hanura sampai 21 Desember 2018

Oleh KPU, OSO diberi waktu hingga 21 Desember 2018 untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Jika OSO tak juga melaksanakan keputusan KPU hingga batas waktu yang ditentukan, maka namanya taka akan dimasukan ke DCT.

"Atas putusan PTUN kami buka ruang kembali kepada Pak OSO untuk memenuhi syarat sebagaimana dalam PKPU," ujar Evi.

Sikap KPU tersebut sudah disampaikan kepada OSO melalui surat yang ditandatangani Ketua Umum KPU Arief Budiman, tertanggal 8 Desember 2018.

Baca juga: Keputusan KPU: OSO Bisa Jadi Calon Anggota DPD, tetapi Harus Keluar dari Hanura

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Jampidsus: Lin Che Wei Punya Hubungan dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag

Nasional
Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Update 17 Mei: Sebaran 247 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Sumbang 74

Nasional
Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasdem Belum Jalin Komunikasi Serius dengan Anies maupun Ridwan Kamil

Nasional
IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

IDI Sebut Keputusan Jokowi Longgarkan Pemakaian Masker di Ruang Terbuka Sudah Tepat

Nasional
Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Alfamidi Tegaskan Tersangka Kasus Suap Perizinan di Kota Ambon Bukan Pegawainya

Nasional
Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Golkar Tak Masalah PPP-PAN Punya Capres Lain untuk Pilpres 2024

Nasional
Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Sayangkan Kebijakan Jokowi, Epidemiolog: Belum Cukup Aman Lepas Masker, Jangan Terburu-buru

Nasional
Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Dalami Alasan UAS Ditolak Masuk, KBRI Kirim Nota Diplomatik ke Kemlu Singapura

Nasional
Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Menkes Sebut Pelonggaran Masker di Area Terbuka Bagian dari Transisi Menuju Endemi

Nasional
Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Menkes: Kasus Covid-19 Usai Lebaran Terkendali jika Positivity Rate di Bawah 5 Persen

Nasional
Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Penjelasan Sekjen DPR Soal Anggaran Rp 4,5 Miliar untuk Pengecatan Dome Gedung Nusantara

Nasional
Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Tanggapi Koalisi Indonesia Bersatu, Nasdem: Makin Baik Untuk Indonesia

Nasional
Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Diperiksa Terkait Kasus Bupati Banjarnegara, Boyamin Mengaku Ditanya soal Keterlibatannya di PT Bumi Rejo

Nasional
RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

RSCM: Kasus Hepatitis Akut Ada yang Tak Miliki Riwayat Covid-19

Nasional
Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Selain Singapura, UAS Pernah Ditolak Masuk Hong Kong, Timor Leste, hingga Eropa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.