Tantangan Politik Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2019

Kompas.com - 13/12/2018, 08:18 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

INDONESIA bersiap menghadapi momen politik besar, yakni Pemilihan Umum 2019. Masih ada pertanyaan menjelang hajatan politik tersebut, yakni bagaimana prospek kebijakan politik luar negeri Indonesia setelah itu.

Berkaca pada pemilu sebelumnya, tak sedikit yang berspekulasi bahwa arah politik luar negeri Indonesia akan berubah ketika Presiden Joko Widodo dilantik pada tahun 2014.

Pada awalnya, Jokowi melahirkan asumsi tentang politik luar negeri Indonesia yang cenderung inward-looking. Sosoknya cukup low profile secara internasional, orientasi kebijakannya yang bercorak domestic first, dan tidak banyak menggunakan institusi internasional.

Namun demikian, perkembangan politik luar negeri Indonesia selanjutnya justru memperlihatkan arah sebaliknya. Meskipun cukup low profile dalam membangun image dan tidak banyak memprioritaskan multilaterialisme, Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tampak membangun narasi baru yang membawa napas segar dalam politik luar negeri Indonesia.

Sebagai contoh, Indonesia mulai memainkan peran dalam isu Rohingya, munculnya Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan terhadap pengungsi, serta mulai memainkan peran lebih besar di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, meskipun tidak terlalu banyak melakukan intervensi institusional di ASEAN, Indonesia mulai mengambil posisi dalam kontestasi geopolitik yang berkembang di Asia-Pasifik, baik melalui engagement dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China maupun kerja sama Indo-Pasifik yang dipimpin India.

Beberapa capaian ini penting untuk diapresiasi, serta pada titik tertentu ditinjau secara kritis. Sejauh mana posisi politik luar negeri ini membantu Indonesia setelah tahun 2019? Bagaimana prospek kebijakan ke depan?

Artikel ini akan menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengelaborasi capaian dalam politik luar negeri Indonesia selama 4 tahun terakhir, serta mengupas tantangan kebijakan ke depan.

Tiga capaian

Ada tiga elemen penting yang cukup khas dibawa oleh Presiden Jokowi dan Menlu Retno LP Marsudi. Capaian itu adalah reposisi basis kebijakan, reorientasi pendekatan terhadap institusi global, dan redefinisi mitra-mitra strategis.

Ketiga hal ini bisa dibaca sebagai "doktrin" baru dalam politik luar negeri Indonesia yang bisa dikatakan sebagai "modifikasi" atas politik luar negeri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan dua menteri luar negeri sebelumnya, Hassan Wirayudha dan Marty Natalegawa.

Meskipun masih menganut politik luar negeri "bebas-aktif" yang ditegaskan secara kelembagaan di Kementerian Luar Negeri, Indonesia mulai mengedepankan norma baru untuk lebih banyak tampil dalam bantuan kemanusiaan.

Sebagai contoh, pemerintah mulai aktif berkonsolidasi dengan masyarakat sipil untuk bantuan kemanusiaan di Rohingya, mendorong organisasi nonpemerintah untuk terlibat di aktivisme kemanusiaan pascabencana di luar negeri, serta mulai membangun fondasi dana pembangunan internasional.

Meski begitu, kecenderungan posisi normatif yang cukup positif tersebut masih bisa dikatakan terbatas. Ini karena sedikit banyak didorong oleh kebutuhan merespons beberapa isu kebijakan secara jangka-pendek (misalnya, Afghanistan atau Palestina) dan belum banyak diterjemahkan menjadi strategi kelembagaan yang sifatnya lebih jangka-panjang.

Di sisi lain, Indonesia juga mulai bergerak menuju apa yang disebut oleh Rizal Sukma sebagai "politik luar negeri pasca-ASEAN". Hal itu dilakukan dengan mengambil posisi terhadap inisiatif geopolitik baru yang muncul, tidak hanya di Asia-Pasifik, tetapi juga di level global.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

Nasional
Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

Nasional
TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

Nasional
Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

Nasional
Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

Nasional
Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

Nasional
Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

Nasional
Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

Nasional
UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

Nasional
Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

Nasional
UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X