Tantangan Politik Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2019

Kompas.com - 13/12/2018, 08:18 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

INDONESIA bersiap menghadapi momen politik besar, yakni Pemilihan Umum 2019. Masih ada pertanyaan menjelang hajatan politik tersebut, yakni bagaimana prospek kebijakan politik luar negeri Indonesia setelah itu.

Berkaca pada pemilu sebelumnya, tak sedikit yang berspekulasi bahwa arah politik luar negeri Indonesia akan berubah ketika Presiden Joko Widodo dilantik pada tahun 2014.

Pada awalnya, Jokowi melahirkan asumsi tentang politik luar negeri Indonesia yang cenderung inward-looking. Sosoknya cukup low profile secara internasional, orientasi kebijakannya yang bercorak domestic first, dan tidak banyak menggunakan institusi internasional.

Namun demikian, perkembangan politik luar negeri Indonesia selanjutnya justru memperlihatkan arah sebaliknya. Meskipun cukup low profile dalam membangun image dan tidak banyak memprioritaskan multilaterialisme, Presiden Jokowi dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi tampak membangun narasi baru yang membawa napas segar dalam politik luar negeri Indonesia.


Sebagai contoh, Indonesia mulai memainkan peran dalam isu Rohingya, munculnya Peraturan Presiden 125 Tahun 2016 yang mengatur penanganan terhadap pengungsi, serta mulai memainkan peran lebih besar di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Di sisi lain, meskipun tidak terlalu banyak melakukan intervensi institusional di ASEAN, Indonesia mulai mengambil posisi dalam kontestasi geopolitik yang berkembang di Asia-Pasifik, baik melalui engagement dengan Inisiatif Sabuk dan Jalan China maupun kerja sama Indo-Pasifik yang dipimpin India.

Beberapa capaian ini penting untuk diapresiasi, serta pada titik tertentu ditinjau secara kritis. Sejauh mana posisi politik luar negeri ini membantu Indonesia setelah tahun 2019? Bagaimana prospek kebijakan ke depan?

Artikel ini akan menjawab dua pertanyaan tersebut dengan mengelaborasi capaian dalam politik luar negeri Indonesia selama 4 tahun terakhir, serta mengupas tantangan kebijakan ke depan.

Tiga capaian

Ada tiga elemen penting yang cukup khas dibawa oleh Presiden Jokowi dan Menlu Retno LP Marsudi. Capaian itu adalah reposisi basis kebijakan, reorientasi pendekatan terhadap institusi global, dan redefinisi mitra-mitra strategis.

Ketiga hal ini bisa dibaca sebagai "doktrin" baru dalam politik luar negeri Indonesia yang bisa dikatakan sebagai "modifikasi" atas politik luar negeri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono dan dua menteri luar negeri sebelumnya, Hassan Wirayudha dan Marty Natalegawa.

Meskipun masih menganut politik luar negeri "bebas-aktif" yang ditegaskan secara kelembagaan di Kementerian Luar Negeri, Indonesia mulai mengedepankan norma baru untuk lebih banyak tampil dalam bantuan kemanusiaan.

Sebagai contoh, pemerintah mulai aktif berkonsolidasi dengan masyarakat sipil untuk bantuan kemanusiaan di Rohingya, mendorong organisasi nonpemerintah untuk terlibat di aktivisme kemanusiaan pascabencana di luar negeri, serta mulai membangun fondasi dana pembangunan internasional.

Meski begitu, kecenderungan posisi normatif yang cukup positif tersebut masih bisa dikatakan terbatas. Ini karena sedikit banyak didorong oleh kebutuhan merespons beberapa isu kebijakan secara jangka-pendek (misalnya, Afghanistan atau Palestina) dan belum banyak diterjemahkan menjadi strategi kelembagaan yang sifatnya lebih jangka-panjang.

Di sisi lain, Indonesia juga mulai bergerak menuju apa yang disebut oleh Rizal Sukma sebagai "politik luar negeri pasca-ASEAN". Hal itu dilakukan dengan mengambil posisi terhadap inisiatif geopolitik baru yang muncul, tidak hanya di Asia-Pasifik, tetapi juga di level global.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Kominfo: Tak Ada yang Bisa Sembunyi di Balik Akun Palsu

Nasional
BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

BNPB: 158 Titik Panas Masih Terdeteksi di Sumatera

Nasional
Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Puan Ajak Elite Politik Saling Menghargai dan Menghormati untuk Rakyat

Nasional
Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Soal AKD, Puan Beri Kesempatan Fraksi untuk Bermusyawarah Mufakat

Nasional
Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Faldo Maldini Minta MK Prioritaskan Gugatan Uji Materi UU Pilkada

Nasional
Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Jika Gerindra Gabung Pemerintah Diprediksi Lahirkan Kecemburuan di Internal Koalisi

Nasional
Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Kemenag Gandeng BPOM dan MUI Jalankan Proses Sertifikasi Halal

Nasional
Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Wakil Ketua DPR: Hukum Internasional Harus Lindungi Bangsa yang Lemah

Nasional
Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Sekjen Gerindra: Urusan Koalisi atau Tidak, Kami Serahkan ke Prabowo

Nasional
Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Tak Kunjung Dilantik oleh Gubernur, Bupati Talaud Terpilih Surati Jokowi

Nasional
Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Larang Demo Saat Pelantikan Presiden-Wapres, Polri Contohkan Aksi 30 September

Nasional
Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Tsamara hingga Faldo Jalani Sidang Perdana Uji Materi UU Pilkada di MK

Nasional
Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Presiden Tak Libatkan KPK Pilih Menteri, Politisi PDI-P: KPK Tak Boleh Kepo

Nasional
Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Di Hari Parlemen Indonesia, Legislator Diingatkan Pegang Teguh Amanat Rakyat

Nasional
Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Masinton: Sebelum Dewan Pengawas Dibentuk, KPK Bisa OTT Tanpa Izin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X