Tantangan Politik Luar Negeri RI Pasca-Pemilu 2019

Kompas.com - 13/12/2018, 08:18 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

Indonesia, misalnya, masih dipandang oleh dua kekuatan baru di Asia, China dan India, sebagai salah satu partner dalam insiatif proyek geoekonomi mereka, yaitu Inisiatif Sabuk dan Jalan (China) maupun Indo-Pasifik (India dan Jepang).

Posisi tersebut juga masih dilakukan dengan cukup pragmatis, yaitu sebatas sebagai "penerima manfaat" melalui proyek-proyek pembangunan yang berkembang.

Hal ini bisa dipahami karena beberapa instrumen yang memungkinkan Indonesia untuk terlibat dalam politik pembangunan internasional. Sebut saja "dana kemitraan Selatan-Selatan", yang masih berada dalam pengembangan.

Di sisi lain, Indonesia pun masih berjuang untuk mendorong stabilitas ekonomi nasional di tengah gelombang krisis yang menerpa negara-negara berkembang, seperti Turki atau Argentina.

Inovasi lain yang bisa dilihat sebagai capaian adalah redefinisi "mitra-mitra strategis baru", yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan bilateral.

Dengan pendekatan ini, Indonesia mulai melihat negara-negara Afrika sebagai mitra perdagangan baru. Sementara itu, keterlibatan Indonesia di Dewan Keamanan PBB juga membangun peran strategis untuk mendorong keamanan regional sebagai isu utama dalam politik keamanan global saat ini.

Redefinisi mitra strategis baru ini juga belum ditopang oleh arahan operasional yang jelas mengenai "strategi besar" dan "pembacaan regional" yang konsisten secara lintas kelembagaan.

Sebagai contoh, beberapa aspek dalam "Buku Putih" di Kementerian Pertahanan justru tidak banyak terhubung dengan agenda keamanan yang dibawa oleh politik luar negeri Indonesia. Dalam beberapa hal, problem ini menjadi masalah klasik dari birokrasi Indonesia yang sangat sektoral dan minim koordinasi.

Tiga tantangan

Capaian dan keterbatasan dalam politik luar negeri Indonesia ini mengisyaratkan perlunya pembenahan di tiga elemen dalam politik luar negeri Indonesia: aspek normatif, kelembagaan, dan strategis.

Secara normatif, keterlibatan Indonesia dalam politik global perlu diterjemahkan dalam satu cara pandang komprehensif tentang sistem internasional.

Keterlibatan Indonesia dalam proses perdamaianan Afghanistan, bantuan pengungsi Rohingya, atau pembangunan Rumah Sakit di Gaza harus dikawal secara jangka-panjang, ditopang oleh cara pandang yang bersifat normatif dan dihubungkan dalam praktik politik luar negeri ke depan.

Untuk bisa melampaui posisinya sebagai "kekuatan menengah" (middle power), Indonesia mula-mula perlu mendefinisikan cara pandangnya sendiri, yang bersifat normatif, mengenai sistem internasional hari ini.

Indonesia pernah melakukan hal ini di masa lalu. Presiden RI pertama Soekarno, misalnya, punya kontribusi yang cukup awet dalam politik internasional, yaitu Konferensi Bandung yang mengejawantahkan gagasan internasionalisme anti-kolonial dalam politik luar negeri.

Begitu pula pemerintahan Soeharto yang memiliki doktrin Mandala. Doktrin ini mendefinisikan "kawan" dan "lawan" melalui konsentris geopolitik, sehingga mendorong politik luar negeri Indonesia untuk lebih terlibat di kawasan.

Dimensi normatif tersebut juga perlu diterjemahkan secara lintas-kelembagaan. Tantangan politik luar negeri Indonesia ke depan, kemudian, adalah mendorong semua kementerian untuk mengambil langkah yang selaras dengan Kementerian Luar Negeri dalam merespons isu-isu internasional.

Dengan demikian, diplomasi bersifat multi-institusional dan terpadu. Hal ini, jika meminjam istilah Anthony Smith, memerlukan seorang figur foreign policy president yang aktif dalam mendorong proses diplomasi.

Selain itu, tantangan yang kemudian muncul adalah mengejawantahkan aspek normatif dan institusional tersebut dalam mendefinisikan posisi politik luar negeri ke depan.

Indonesia sudah memiliki basis modalitas yang cukup kuat melalui posisi positif di tengah perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, keanggotaan di Dewan Keamanan, serta pengaruh di ASEAN dan kerja sama regional lain. Mendorong agenda strategis dalam forum-forum tersebut akan menjadi tantangan politik luar Indonesia setelah Pemilu 2019.

Beberapa tantangan tersebut juga mengisyaratkan perlunya "buku putih" yang mendefinisikan politik luar negeri Indonesia pasca-2019.

Harapannya, tidak hanya sebagai diskursus dan perdebatan elite di Jakarta, tetapi juga bisa memperhatikan input dari akademisi dan masyarakat sipil yang bisa lebih konstruktif untuk politik luar negeri Indonesia. Entah siapa pun calon presiden yang terpilih, maupun siapa pun menteri luar negeri yang dipercaya untuk mengemban amanat itu.

Ahmad Rizky M Umar
Mahasiswa PhD Hubungan Internasional di University of Queensland, Australia
Kepala Pusat Kajian Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia)

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X