Presiden Jokowi Batal Hadiri Acara Peringatan Hari HAM Internasional

Kompas.com - 11/12/2018, 14:49 WIB
Presiden Joko Widodo menunjukkan buku ketika menghadiri milad satu abad Madrasah Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta di Yogyakarta, Kamis (6/12/2018). Presiden  mengapresiasi kiprah Madrasah Muallimin dan Muallimat yang telah berusia seabad yang telah melahirkan banyak tokoh dan berkonstribusi besar pada umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama. WAHYU PUTRO APresiden Joko Widodo menunjukkan buku ketika menghadiri milad satu abad Madrasah Muallimin dan Muallimat Muhammadiyah Yogyakarta di Yogyakarta, Kamis (6/12/2018). Presiden mengapresiasi kiprah Madrasah Muallimin dan Muallimat yang telah berusia seabad yang telah melahirkan banyak tokoh dan berkonstribusi besar pada umat, bangsa, negara, dan kemanusiaan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo batal menghadiri acara peringatan hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Kehadiran Jokowi digantikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla mengatakan, Jokowi tak bisa menghadiri acara peringatan hari HAM lantaran ada kesibukan yang tak bisa ditinggal.

"Pak Presiden minta maaf atas kesibukannya sehingga tidak dapat menghadiri. Saya harusnya menghadiri peringatan HAM di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM). Tapi kata Presiden di Komnas HAM saja dibanding ke Kemenkumham," kata Kalla saat memberikan sambutan.

Dalam sambutan tersebut, Kalla mengapresiasi kinerja Komnas HAM yang telah banyak menerima aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM.


Kalla juga sempat menyinggung kantor Komnas HAM yang kecil. Meski demikian, ia melihat Komnas HAM tetap berupaya keras menjalankan tugasnya.

Baca juga: Refleksi Komnas HAM di Hari HAM Internasional

"Saya berterima kasih dan salut atas kerja yang sangat baik dari Komnas HAM. Walaupun tadi disampaikan juga memerlukan fasilitas yang lebih baik lagi. Namun yang penting bukan fasilitasnya. Hasil kerjanya juga. Harus sepadan dengan hal tersebut," kata Kalla.

"Karena kalau kantornya terlalu mewah nanti tidak sama pekerjaannya nanti. Semua menagani orang yang sulit dan susah, kantornya terlalu nyaman nanti semangatnya turun. Tapi kami menghargai pandangan tadu bahwa memerlukan suatu fasilitas yang lebih baik lagi," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pemerintah Ingin Capai 4 Fokus Lewat Komite Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Sabtu Besok, Jokowi Dijadwalkan Makan Bersama Ribuan Warga Aceh di Kenduri Kebangsaan

Nasional
Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Pilkada 2020 Tingkat Kabupaten/Kota, 160 Paslon Berpotensi Maju Jalur Independen

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Wapres Ma'ruf Amin Sebut Pemerintah Terus Berupaya Perbaiki Kesejahteraan Guru

Nasional
Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Soal Ketahanan Keluarga, Ma'ruf: Apakah Harus Diselesaikan dengan Undang-undang

Nasional
Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Kemenkes Sebut 3 WNI di Wuhan Sudah Sehat dan Ingin Pulang

Nasional
Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Yusril Anggap Wajar Ada Kesalahan Pengetikan pada RUU Cipta Kerja

Nasional
36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

36 Kasus Distop Penyelidikannya, KPK Tak Sangka Jadi Heboh

Nasional
Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Pemerintah Siapkan Sejumlah Lokasi Alternatif untuk Karantina 74 WNI Kru Diamond Princess

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Wapres Ma'ruf Amin Minta Guru Beradaptasi di Era Revolusi Industri 4.0

Nasional
KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

KPK Hentikan 36 Penyelidikan, Sebagian Besar Terkait Dugaan Suap

Nasional
Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Penyelidikan 36 Kasus Dihentikan, KPK: Kalau Ada Laporan Masuk, Ya Kita Buka Lagi

Nasional
Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Polemik RUU Ketahanan Keluarga, Yusril: Serahkan pada Agama dan Adat Istiadat, kecuali...

Nasional
Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Terkait Tudingan soal Dinasti Politik, Ini Respons Bobby Nasution

Nasional
Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Baru 1 Paslon Independen yang Penyerahan Dukungannya Diterima untuk Pilgub 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X