Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Batal Hadiri Acara Peringatan Hari HAM Internasional

Kompas.com - 11/12/2018, 14:49 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo batal menghadiri acara peringatan hari HAM Internasional di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018). Kehadiran Jokowi digantikan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kalla mengatakan, Jokowi tak bisa menghadiri acara peringatan hari HAM lantaran ada kesibukan yang tak bisa ditinggal.

"Pak Presiden minta maaf atas kesibukannya sehingga tidak dapat menghadiri. Saya harusnya menghadiri peringatan HAM di Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM). Tapi kata Presiden di Komnas HAM saja dibanding ke Kemenkumham," kata Kalla saat memberikan sambutan.

Dalam sambutan tersebut, Kalla mengapresiasi kinerja Komnas HAM yang telah banyak menerima aduan masyarakat terkait pelanggaran HAM.

Kalla juga sempat menyinggung kantor Komnas HAM yang kecil. Meski demikian, ia melihat Komnas HAM tetap berupaya keras menjalankan tugasnya.

Baca juga: Refleksi Komnas HAM di Hari HAM Internasional

"Saya berterima kasih dan salut atas kerja yang sangat baik dari Komnas HAM. Walaupun tadi disampaikan juga memerlukan fasilitas yang lebih baik lagi. Namun yang penting bukan fasilitasnya. Hasil kerjanya juga. Harus sepadan dengan hal tersebut," kata Kalla.

"Karena kalau kantornya terlalu mewah nanti tidak sama pekerjaannya nanti. Semua menagani orang yang sulit dan susah, kantornya terlalu nyaman nanti semangatnya turun. Tapi kami menghargai pandangan tadu bahwa memerlukan suatu fasilitas yang lebih baik lagi," lanjut dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo melantik Gubernur Riau dan Bengkulu di Istana Negara, Senin (10/12/2018) siang. Prosesi pelantikan diawali penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan di Istana Merdeka. Bersama Presiden kedua Gubernur yang akan dilantik berjalan kaki ke Istana Negara. Wan Thamrin Hasyim yang sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Pemprov Riau dilantik menjadi Gubernur Riau untuk sisa masa jabatan 2019. Sementara Rohidin Mersyah yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu dilantik menjadi Gubernur Bengkulu untuk sisa masa jabatan hingga tahun 2021.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com