Dilelang KPK, 2 Bidang Tanah Milik Djoko Susilo Laku Rp 428 Juta

Kompas.com - 10/12/2018, 09:51 WIB
Terdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator sim, Irjen Djoko Susilo, saat tiba di Gedung Pengadilan Tipikor, Selasa (3/9/2013). Hari ini, Djoko akan menghadapi sidang vonis. KOMPAS.com/ICHA RASTIKATerdakwa kasus dugaan korupsi dan pencucian uang proyek simulator sim, Irjen Djoko Susilo, saat tiba di Gedung Pengadilan Tipikor, Selasa (3/9/2013). Hari ini, Djoko akan menghadapi sidang vonis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dua aset bidang tanah dan bangunan milik terpidana mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Djoko Susilo telah laku lelang dengan harga total sebesar Rp 428.842.000.

Djoko dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat, serta melakukan tindak pidana pencucian uang.

"Dari proses lelang barang rampasan atas nama Djoko Susilo, pada tanggal 6 Desember 2018 melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III terdapat 2 barang yang laku lelang," kata Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, Senin (10/12/2018).

Pertama, aset yang laku dilelang adalah sebidang tanah beserta bangunan dengan luas tanah 65 meter per segi yang terletak di kawasan Ragunan, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

"(Aset) atas nama Mahdiana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dengan harga limit Rp 253.152.000. Harga laku lelang, Rp 261.152.000," kata Febri.

Sementara aset kedua adalah sebidang tanah beserta bangunan dengan luas tanah 50 meter per segi yang terletak di Jalan Nusa Indah I Dalam, Nomor 25 B, RT 012, RW 02, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Baca juga: KPK Akan Lelang 17 Bidang Tanah dan Bangunan Milik Djoko Susilo

"(Aset) atas nama Mahdiana yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Jakarta Selatan dengan harga limit Rp 166.690.000. Harga laku lelang Rp 167.690.000," papar Febri.

"KPK bersama KPKNL akan berupaya semaksimal mungkin agar aset dari hasil korupsi atau pencucian uang yang telah berhasil dirampas dari para terpidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan agar kembali ke masyarakat melalui mekanisme lelang dan keuangan negara," lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Bawaslu Ancam Beri Sanksi Terberat pada Paslon Peanggar Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

KPK Akan Periksa Wali Kota Tasikmalaya sebagai Tersangka Kasus Suap

Nasional
Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Penjelasan DPR soal Penghapusan Pasal dalam Draf UU Cipta Kerja Terbaru

Nasional
Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Pekan Depan Menlu AS Akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya

Nasional
Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Ketua MPR Minta Prioritas Vaksinasi Covid-19 di Pulau Jawa

Nasional
Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Kali Kedua Prabowo Sambangi Perancis, Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan

Nasional
Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Draf UU Cipta Kerja Berubah Jadi 1.187 Halaman, Ada Penghapusan Pasal

Nasional
Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Benny Tjokro Mengaku Jadi Korban Konspirasi di Kasus Jiwasraya

Nasional
Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Jangka Waktu Pembahasan Aturan Turunan UU Cipta Kerja Dinilai Tak Realistis

Nasional
Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Harun Masiku Belum Tertangkap, ICW: KPK Bukan Tidak Mampu, tetapi Tidak Mau

Nasional
Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Jokowi Ingin Batu Bara Tak Lagi Diekspor, tetapi Diolah di Dalam Negeri

Nasional
Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Tujuh Bulan Pandemi, Pemerintah Belum Capai Target Tes Usap dari WHO

Nasional
Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Banyak Penolakan, Pemerintah Diminta Tunda Pemberlakuan UU Cipta Kerja

Nasional
Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Doni Monardo Bantah Anggapan Pemeriksaan Spesimen Indonesia Terendah di Dunia

Nasional
Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Duga Karena Unsur Kealpaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X