Kata Wakil Ketua Baleg, Legislasi Tak Bergantung pada DPR

Kompas.com - 08/12/2018, 16:19 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/12/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi ( Baleg) DPR Muhammad Sarmuji mengatakan, prestasi pembentukan legislasi tidak bergantung pada DPR.

Sebab, pembahasan peraturan perundang-undangan dilakukan DPR bersama dengan pemerintah. Sehingga, pemerintah turut andil terhadap proses pembentukan legislasi.

Pernyataan Sarmuji itu menanggapi sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyayangkan kinerja DPR lantaran hanya bisa menyelesaikan 4 Undang-Undang selama tahun 2018.

Baca juga: Datangi Gedung DPR, Caleg PSI Bersih-bersih


Sarmuji menyebut, banyak permasalahan terkait proses pembentukan Undang-Undang.

"Banyak sekali masalah tertundanya perundangan ini karena kurangnya kordinasi antar pemerintah, sebut saja UU larangan minuman alkohol, atau UU ASN atau UU tembakau," kata Sarmuji usai sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

"Jadi stuck, tidak bisa ke mana-mana, mau dicabut susah, mau diteruskan susah, jadi rakyat perlu tahu masalah ini," sambungnya.

Baca juga: Kinerja DPR di Bidang Legislasi Dinilai Masih Lemah

Selain itu, Sarmuji mengatakan, banyaknya Program Legislasi Nasional ( Prolegnas) yang digelar tahun ini dikarenakan DPR perlu melakukan akomodasi secara politik dalam proses pembentukan undang-undang.

Usulan udang-undang yang disampaikan oleh stakeholder pun jumlahnya cukup banyak, bahkan lebih dari 100.

"Tapi DPR berusaha menyaring berdasarkan kemampuan yang memungkinkan. Ini kelihatan banyak karena ada luncuran dari tahun berikutnya," klaim Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar ini.

Baca juga: Datangi DPR, Caleg PSI Minta Rincian Uang Negara yang Dipakai Wakil Rakyat

Lebih lanjut, Sarmuji mengatakan bahwa tugas DPR bukan semata-mata menyusun undang-undang.

DPR juga berfungsi melakukan representasi, melakukan fungsi pengawasan, hingga fungsi budgeting.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X