Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Indonesia "Obesitas Peraturan" - Kompas.com

Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Indonesia "Obesitas Peraturan"

Kompas.com - 08/12/2018, 15:05 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Fabian Januarius Kuwado Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Muhammad Sarmuji menyebut Indonesia saat ini mengalami kondisi yang disebut sebagai "obesitas peraturan".

Istilah itu digunakan Sarmuji untuk menggambarkan situasi mengenai banyaknya peraturan yang dibuat dalam suatu permasalahan yang sama. Suatu hal, bisa diatur oleh banyak sekali sektor.

Baca juga: Keberadaan Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Akomodasi Suara Rakyat

Situasi tersebut kerap kali menyebabkan terjadinya disharmonisasi aturan, atau tidak sejalannya aturan satu dengan yang lain terhadap satu persoalan yang sama.

"Disharmoni tadi bisa juga disharmonisasi vertikal. Karena suatu aturan di bawahnya tidak berkesesuaian dengan aturan di atasnya," kata Sarmuji dalam diskusi berjudul "Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Baca juga: Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

"Misalnya, Undang-Undang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah tidak sesuai Undang-Undang, Peraturan Daerah tidak sesuai dengan kepentingan nasional," sambungnya.

Meskipun tiap jangka waktu tertentu dilakukan evaluasi oleh pemerintah bersama DPR mengenai implementasi terhadap Undang-Undang, tetapi, hal itu tak membuat persoalan "obesitas peraturan" selesai begitu saja. Padahal, dalam evaluasi itu bisa saja mengakibatkan direvisinya sebuah Undang-Undang.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, masalah utama terkait hal ini adalah adanya koordinasi antar kementerian yang tidak berlangsung dengan baik.

Baca juga: Kinerja DPR di Bidang Legislasi Dinilai Masih Lemah

Antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, dinilai masih mengutamakan kepentingannya masing-masing sehingga tidak tercipta suatu peraturan yang harmonis.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang selama ini bertindak sebagai penjuru legislasi pemerintah, dianggap kurang berwibawa untuk mengkoordinasikan kepentingan seluruh kementerian.

Untuk itu, menurut Sarmuji, wacana pembentukan badan legislasi (baleg) pemerintah sangat diperlukan untuk menuntaskan persoalan ini.

Baca juga: Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

Baleg pemerintah, nantinya dapat berkonsentrasi untuk mengakomodasi rancangan regulasi antar kementerian, sementara tiap-tiap kementerian itu sendiri dapat fokus menjalankan tugas mereka.

"(Baleg) ini menyelesaikan disharmoni peraturan perundangan kita, terutama dari sisi pemerintah, karena peraturan perundangan dari sisi pemerintah banyak sekali. Ada UU, PP, Perpres, ada sampai perda, peraturan teknis yang banyak itu memang harus diurus oleh 1 lembaga yang konsen benar," tutur Sarmuji.

"Kalau sekarang beban Kemenkumham itu sangat banyak, ada lapas, imigrasi, sehingga konsentrasinya akan lebih kuat kalau ada baleg pemerintah," tandasnya.


Terkini Lainnya

Plt Ketum PSSI Jadi Tersangka Perusakan Barang Bukti Pengaturan Skor

Plt Ketum PSSI Jadi Tersangka Perusakan Barang Bukti Pengaturan Skor

Megapolitan
[POPULER NASIONAL] Jokowi Minta Cek Kebenaran Pernyataan Prabowo | Timses Jokowi Adukan Media

[POPULER NASIONAL] Jokowi Minta Cek Kebenaran Pernyataan Prabowo | Timses Jokowi Adukan Media

Nasional
Menumpuknya KTP Elektronik di Kantor-Kantor Kelurahan Jakut

Menumpuknya KTP Elektronik di Kantor-Kantor Kelurahan Jakut

Megapolitan
Usai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Usai Ramai Twit soal Presiden Baru, CEO Bukalapak Bertemu Jokowi Hari Ini

Nasional
Penembakan di Sebuah Pabrik di Illinois, Lima Orang Dilaporkan Tewas

Penembakan di Sebuah Pabrik di Illinois, Lima Orang Dilaporkan Tewas

Internasional
[POPULER NUSANTARA] Skripsi #2019GantiPresiden | Hari Pertama Kerja Gubernur Jatim Khofifah

[POPULER NUSANTARA] Skripsi #2019GantiPresiden | Hari Pertama Kerja Gubernur Jatim Khofifah

Regional
Saat Pengemudi Ojek Online Tak Terima Ditegur Petugas Sekuriti Mal

Saat Pengemudi Ojek Online Tak Terima Ditegur Petugas Sekuriti Mal

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN] Cekcok Warga karena Masakan Daging Babi | Petugas Temukan Arwana Emas | Kerumuman Ojek Online di Mal Kasablanka

[POPULER MEGAPOLITAN] Cekcok Warga karena Masakan Daging Babi | Petugas Temukan Arwana Emas | Kerumuman Ojek Online di Mal Kasablanka

Megapolitan
Senin Depan, Surat Suara di DKI Mulai Dilipat

Senin Depan, Surat Suara di DKI Mulai Dilipat

Megapolitan
Tawarkan PSK Melalui Akun WeChat, Pria di Batam Diamankan Polisi

Tawarkan PSK Melalui Akun WeChat, Pria di Batam Diamankan Polisi

Regional
Diinterogasi karena Berbahasa Spanyol, 2 Warga AS Gugat Pemerintah

Diinterogasi karena Berbahasa Spanyol, 2 Warga AS Gugat Pemerintah

Internasional
Warga Nigeria Ditemukan Tewas di Koja, Jakarta Utara

Warga Nigeria Ditemukan Tewas di Koja, Jakarta Utara

Megapolitan
Bentrok Dengan Polisi, 5 Warga Bima Dilarikan ke Rumah Sakit

Bentrok Dengan Polisi, 5 Warga Bima Dilarikan ke Rumah Sakit

Regional
Ikan Arwana Emas yang Ditemukan di Kali Utan Kayu Mati

Ikan Arwana Emas yang Ditemukan di Kali Utan Kayu Mati

Megapolitan
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Angin Kencang di Jaksel dan Jaktim

Megapolitan

Close Ads X