Kompas.com - 08/12/2018, 15:05 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Fabian Januarius KuwadoWakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Muhammad Sarmuji menyebut Indonesia saat ini mengalami kondisi yang disebut sebagai "obesitas peraturan".

Istilah itu digunakan Sarmuji untuk menggambarkan situasi mengenai banyaknya peraturan yang dibuat dalam suatu permasalahan yang sama. Suatu hal, bisa diatur oleh banyak sekali sektor.

Baca juga: Keberadaan Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Akomodasi Suara Rakyat

Situasi tersebut kerap kali menyebabkan terjadinya disharmonisasi aturan, atau tidak sejalannya aturan satu dengan yang lain terhadap satu persoalan yang sama.

"Disharmoni tadi bisa juga disharmonisasi vertikal. Karena suatu aturan di bawahnya tidak berkesesuaian dengan aturan di atasnya," kata Sarmuji dalam diskusi berjudul "Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Baca juga: Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

"Misalnya, Undang-Undang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah tidak sesuai Undang-Undang, Peraturan Daerah tidak sesuai dengan kepentingan nasional," sambungnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meskipun tiap jangka waktu tertentu dilakukan evaluasi oleh pemerintah bersama DPR mengenai implementasi terhadap Undang-Undang, tetapi, hal itu tak membuat persoalan "obesitas peraturan" selesai begitu saja. Padahal, dalam evaluasi itu bisa saja mengakibatkan direvisinya sebuah Undang-Undang.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, masalah utama terkait hal ini adalah adanya koordinasi antar kementerian yang tidak berlangsung dengan baik.

Baca juga: Kinerja DPR di Bidang Legislasi Dinilai Masih Lemah

Antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, dinilai masih mengutamakan kepentingannya masing-masing sehingga tidak tercipta suatu peraturan yang harmonis.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang selama ini bertindak sebagai penjuru legislasi pemerintah, dianggap kurang berwibawa untuk mengkoordinasikan kepentingan seluruh kementerian.

Untuk itu, menurut Sarmuji, wacana pembentukan badan legislasi (baleg) pemerintah sangat diperlukan untuk menuntaskan persoalan ini.

Baca juga: Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

Baleg pemerintah, nantinya dapat berkonsentrasi untuk mengakomodasi rancangan regulasi antar kementerian, sementara tiap-tiap kementerian itu sendiri dapat fokus menjalankan tugas mereka.

"(Baleg) ini menyelesaikan disharmoni peraturan perundangan kita, terutama dari sisi pemerintah, karena peraturan perundangan dari sisi pemerintah banyak sekali. Ada UU, PP, Perpres, ada sampai perda, peraturan teknis yang banyak itu memang harus diurus oleh 1 lembaga yang konsen benar," tutur Sarmuji.

"Kalau sekarang beban Kemenkumham itu sangat banyak, ada lapas, imigrasi, sehingga konsentrasinya akan lebih kuat kalau ada baleg pemerintah," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Spesifikasi Kapal Perang Arrowhead-140 yang Akan Dibuat Indonesia dengan Desain dari Inggris

Nasional
UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

UPDATE 18 September: Sebaran 3.385 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Timur

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Mencapai 21,47 Persen

Nasional
UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

UPDATE: 276.094 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 5,79 Persen

Nasional
UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: Ada 364.144 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

UPDATE: Bertambah 7.076, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 3.983.140

Nasional
UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 September: 65.066 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

UPDATE 18 September: Bertambah 185, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 140.323

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

UPDATE: Bertambah 3.385 Orang, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.188.529

Nasional
Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Indonesia Akan Bangun 2 Unit Kapal Frigate dari Desain Babcock Inggris

Nasional
Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Menkes Optimistis Suntikan Vaksin Covid-19 Capai 2 Juta Dosis Sehari pada September

Nasional
Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Pemerintah Diminta Bersikap Tegas soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia

Nasional
Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Menkes Targetkan Lebih dari 70 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi Akhir Tahun Ini

Nasional
Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Krisdayanti Blak-blakan soal Gaji Anggota DPR, Politisi PDI-P: Tidak Ada Teguran, Justru Diapresiasi

Nasional
Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Hasto Sebut Megawati Akan Berkontemplasi untuk Tentukan Calon Presiden

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.