Wakil Ketua Baleg DPR Sebut Indonesia "Obesitas Peraturan"

Kompas.com - 08/12/2018, 15:05 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji. Fabian Januarius KuwadoWakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Muhammad Sarmuji menyebut Indonesia saat ini mengalami kondisi yang disebut sebagai "obesitas peraturan".

Istilah itu digunakan Sarmuji untuk menggambarkan situasi mengenai banyaknya peraturan yang dibuat dalam suatu permasalahan yang sama. Suatu hal, bisa diatur oleh banyak sekali sektor.

Baca juga: Keberadaan Badan Legislasi Pemerintah Dinilai Bisa Akomodasi Suara Rakyat

Situasi tersebut kerap kali menyebabkan terjadinya disharmonisasi aturan, atau tidak sejalannya aturan satu dengan yang lain terhadap satu persoalan yang sama.

"Disharmoni tadi bisa juga disharmonisasi vertikal. Karena suatu aturan di bawahnya tidak berkesesuaian dengan aturan di atasnya," kata Sarmuji dalam diskusi berjudul "Perlukah Membentuk Badan Legislasi Pemerintah" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (8/12/2018).

Baca juga: Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

"Misalnya, Undang-Undang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah tidak sesuai Undang-Undang, Peraturan Daerah tidak sesuai dengan kepentingan nasional," sambungnya.

Meskipun tiap jangka waktu tertentu dilakukan evaluasi oleh pemerintah bersama DPR mengenai implementasi terhadap Undang-Undang, tetapi, hal itu tak membuat persoalan "obesitas peraturan" selesai begitu saja. Padahal, dalam evaluasi itu bisa saja mengakibatkan direvisinya sebuah Undang-Undang.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, masalah utama terkait hal ini adalah adanya koordinasi antar kementerian yang tidak berlangsung dengan baik.

Baca juga: Kinerja DPR di Bidang Legislasi Dinilai Masih Lemah

Antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, dinilai masih mengutamakan kepentingannya masing-masing sehingga tidak tercipta suatu peraturan yang harmonis.

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang selama ini bertindak sebagai penjuru legislasi pemerintah, dianggap kurang berwibawa untuk mengkoordinasikan kepentingan seluruh kementerian.

Untuk itu, menurut Sarmuji, wacana pembentukan badan legislasi (baleg) pemerintah sangat diperlukan untuk menuntaskan persoalan ini.

Baca juga: Menurut Formappi, Target Legislasi DPR Meleset karena Aturan yang Longgar

Baleg pemerintah, nantinya dapat berkonsentrasi untuk mengakomodasi rancangan regulasi antar kementerian, sementara tiap-tiap kementerian itu sendiri dapat fokus menjalankan tugas mereka.

"(Baleg) ini menyelesaikan disharmoni peraturan perundangan kita, terutama dari sisi pemerintah, karena peraturan perundangan dari sisi pemerintah banyak sekali. Ada UU, PP, Perpres, ada sampai perda, peraturan teknis yang banyak itu memang harus diurus oleh 1 lembaga yang konsen benar," tutur Sarmuji.

"Kalau sekarang beban Kemenkumham itu sangat banyak, ada lapas, imigrasi, sehingga konsentrasinya akan lebih kuat kalau ada baleg pemerintah," tandasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Pimpinan KPK Datangi Kantor Anies Baswedan, Ini yang Dibicarakan...

Nasional
Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Kejagung Periksa Tiga Saksi Terkait Korupsi Impor Tekstil India

Nasional
Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Putusan MA Dinilai Tak Pengaruhi Legitimasi Jokowi

Nasional
Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Rekor 2.657 Kasus Baru Covid-19, Jokowi: Ini Lampu Merah Lagi

Nasional
Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Susi Pudjiastuti Ingatkan Masyarakat Selalu Optimis di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Kejagung Periksa 21 Saksi Terkait Kasus Jiwasraya Jilid II, Berikut Daftar Namanya

Nasional
Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Menko PMK: Produsen Rapid Test Kit Dalam Negeri Jangan Terbuai Proteksi Pemerintah

Nasional
Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Cerita Susi Pudjiastuti Ikut Kejar Paket C: Tidak Perlu Malu...

Nasional
Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Secapa AD Dijaga Ketat, Pemerintah Ingin Tak Ada Penularan Covid-19 Keluar Kompleks

Nasional
Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Wapres: Penyiapan SDM Salah Satu Prioritas Pembangunan Pemerintah

Nasional
Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Menurut Susi Pudjiastuti, Bansos Covid-19 Semestinya Berbentuk Uang

Nasional
Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Menag Jelaskan Alasan Masjid Istiqlal Tak Gelar Shalat Idul Adha

Nasional
Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Teken Kerja Sama dengan Perumnas, Jamdatun Ingatkan soal Tata Kelola Keuangan

Nasional
Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Kakesdam Siliwangi Sebut Mayoritas Positif Covid-19 di Secapa AD Tanpa Gejala

Nasional
Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Penularan Covid-19 Bisa Lewat Udara, Ini Penjelasan Pemerintah dan Pencegahannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X