Kompas.com - 07/12/2018, 13:29 WIB
Presiden Jokowi saat membuka Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Bumi Perkemahan Ragunan, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Jokowi saat membuka Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Bumi Perkemahan Ragunan, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo kembali membantah isu yang menyebut dirinya sebagai bagian dari Partai Komunis Indonesia.

Kepala Negara kembali bicara soal hal ini karena belakangan banyak spanduk yang menyebut Jokowi adalah PKI.

"Banyak disampaikan di bawah isu Presiden Jokowi itu PKI. Dan bahkan akhir -akhir ini banyak spanduk seperti itu," kata Presiden Jokowi saat membuka Jambore Bela Negara Forum Komunikasi Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) di Bumi Perkemahan Ragunan, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Jumat (7/12/2018).

Jokowi kembali mengingatkan bahwa PKI dibubarkan oleh pemerintah tahun 1965. Sementara Jokowi lahir pada 1961.

"Saya baru umur empat tahun, apa ada PKI balita?" kata Jokowi.

Baca juga: Curhat Jokowi Pada Yusril, Salah Satunya soal Isu PKI

Jokowi mengatakan, selama empat tahun terakhir, ia hanya diam menanggapi isu dan fitnah ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, kali ini ia merasa harus menanggapi karena masyarakat yang mempercayai isu ini semakin banyak.

Menurut Jokowi, berdasar survei yang dilakukan, ada 9 juta masyarakat yang percaya bahwa dirinya adalah PKI.

"Ini kenapa saya jawab, karena saya dapat survei masyarakat percaya fitnah seperti ini. Jadi di mana-mana saya singgung hal seperti ini," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Turunkan Spanduk #JKWBersamaPKI di Tanah Abang

Jokowi meminta cara-cara berpolitik seperti ini harus dihentikan. Sebab, hal itu merusak demokrasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta 'Testing' Dini

Varian Delta Cepat Menular dan Timbulkan Risiko Keparahan, Masyarakat Diminta "Testing" Dini

Nasional
KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

KRI Pollux-935 Tambah Daftar Kapal Perang TNI AL

Nasional
Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Beda Data Kematian Covid-19 Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Nasional
Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Demokrat Klaim Baliho AHY Bukan untuk Pilpres, tapi untuk Melawan Kubu Moeldoko

Nasional
Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Moeldoko Layangkan Somasi Kedua soal Ivermectin, Beri Waktu 3×24 Jam ICW Beri Bukti

Nasional
21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

21 Hari Terakhir, Penambahan Harian Pasien Covid-19 Meninggal Selalu Lewati 1.000

Nasional
Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Pertanyakan Penunjukan Emir Moeis Jadi Komisaris BUMN, PSI: Apakah Tidak Ada Orang Berkualitas di Negeri Ini?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X