Curhat Jokowi Pada Yusril, Salah Satunya soal Isu PKI

Kompas.com - 02/12/2018, 15:19 WIB
Presiden Joko Widodo bertemu Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (30/11/2018). Bidik layar instagram @jokowiPresiden Joko Widodo bertemu Yusril Ihza Mahendra di Kompleks Istana Presiden Bogor, Jumat (30/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noer menceritakan isi pertemuan Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra dengan Presiden Joko Widodo di Istana Bogor beberapa waktu lalu.

Ferry yang juga ikut mendampingi Yusril pada saat itu mengatakan, keduanya mengobrol santai dari urusan hukum tata negara hingga politik.

Baca juga: Jokowi Diserang Isu PKI Lagi, Waketum PAN Ajak Warga Tinggalkan Hoaks

 

Salah satu yang dibahas adalah isu soal Jokowi anggota PKI.

"Ada ngomongin politik, politik politik santai saja. Misalkan dia (Jokowi) menjelaskan banyak yang terpengaruh bahwa dia adalah keturunan PKI," ujar Ferry ketika dihubungi, Minggu (2/12/2018).

"Dia mengatakan 'Sekian persen masyarakat percaya saya ini PKI padahal kan tidak begitu Pak Yusril'," tambahnya.

Baca juga: Mendagri: Selayaknya Aparat Usut Penyebar Hoaks Jokowi Anggota PKI

 

Ferry mengatakan, Jokowi ingin meluruskan pemahaman yang salah itu. Jokowi mengatakan kepada Yusril bahwa dia adalah keturunan orang yang beragama. Semua itu diceritakan dalam suasana yang santai.

Kata Ferry, Yusril menanggapi cerita Jokowi dengan senyum. Yusril juga mengatakan segala hal yang salah memang harus dijelaskan.

"Supaya masyarakat, ibaratnya berita yang bohong kalau diberitakan terus tidak menjadi benar kalau tidak ada penjelasan. Kalau ada penjelasan kan bisa kita counter," kata dia.

Baca juga: Jokowi Ingin Tabok Pihak yang Menudingnya PKI

 

Sebelum itu, Jokowi beberapa kali pernah buka-bukaan soal isu tudingan bahwa ia anggota atau simpatisan PKI. Jokowi mengatakan ada 6 persen masyarakat yang memercayai hal itu.

Selama ini, dia sudah sabar menghadapi isu tersebut. Hampir selama empat tahun ia memilih diam dan tidak ambil pusing atas tudingan itu.

Namun, menjelang Pemilihan Presiden 2019, isu itu bukannya mereda, tetapi kian menguat.

Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membuat klarifikasi dalam setiap kesempatan.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X