Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Publik Tahu Program Jokowi-Ma'ruf tetapi Tak Membicarakan

Kompas.com - 06/12/2018, 15:24 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI) Rully Akbar menuturkan bahwa selama dua bulan masa kampanye, pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin belum mengkampanyekan program secara maksimal.

Pasalnya seluruh program yang ditawarkan, tidak ada satupun yang menjadi pembicaraan dan ramai diberitakan media massa.

"Dalam dua bulan masa kampanye, program-program belum maksimal dikampanyekan. Buktinya tak ada satupun progran yang terbaca dalam media monitoring," ujar Rully di kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (6/12/2018).

Berdasarkan hasil survei LSI pada 10 hingga 19 November 2018, terdapat enam program pasangan Jokowi-Ma'ruf yang telah diketahui oleh masyarakat. Rata-rata di atas 50 persen responden mengetahui ke-enam program Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Beri Dukungan, Kelompok Ini Fokus Menangkan Jokowi-Maruf di 10 Provinsi

Ke-enam program tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, beras sejahtera, Program Keluarga Harapan, pembangunan infrastruktur dan pembagian sertifikat tanah.

Namun keenam program tersebut tidak masuk dalam 10 daftar teratas yang ramai diberitakan media maupun dibicarakan di media sosial.

Berdasarkan data strategic room LSI Denny JA, ada 10 isu yang ramai di media sosial dan pemberitaan media online, yakni: hoaks Ratna Sarumpaet, pembakaran bendera, tampang Boyolali, politik sontoloyo, politik genderuwo. 

Lalu, 4 tahun kepemimpinan Jokowi, janji Esemka, Game of Thrones Jokowi, Sandiaga lompat makam dan Jokowi gratiskan Suramadu. 

"Akibatnya dua bulan masa kampanye, kontestasi program dikalahkan isu sensasional," kata Rully.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada 10 hingga 19 November 2018. Metode yang digunakan adalah multistage random sampling.

Jumlah responden yang disurvei sebanyak 1.200 responden.

Baca juga: Dukung Jokowi-Maruf, Pengurus PAN Tanah Bumbu Terancam Dipecat

Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. LSI menyatakan margin of error survei tersebut berada di angka 2,9 persen.

Selain survei, LSI Denny JA juga melakukan riset kualitatif dengan metode FGD, analisis media dan indepth interview. LSI mengklaim dana survei berasal dari pembiayaan mandiri.

Kompas TV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat koordinasi nasional. Rapat membahas sejumlah hal terutama pemilu 2019. Rapat digelar untuk kesiapan kader memenangkan partai dan pasangan Capres Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Joko Widodo merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rapat kali ini merupakan yang kedua, setelah penetapan kampanye dan pasangan Capres-Cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com