Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Jokowi-Ma'ruf, Pengurus PAN Tanah Bumbu Terancam Dipecat

Kompas.com - 03/12/2018, 20:24 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno memastikan, partainya akan memberi sanksi bagi pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Tanah Bumbu.

Sanksi itu diberikan karena pengurus DPD PAN Tanah Bumbu mendeklarasikan dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, PAN mengusung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) PAN Kalimantan Selatan yang akan evaluasi dan memberikan sanksi organisasi," kata Eddy kepada Kompas.com, Senin (3/11/2018).

Namun Eddy belum bisa memastikan sanksi apa yang akan diberikan kepada para kader yang membelot itu.

Sanksi diserahkan sepenuhnya kepada pengurus DPW Kalsel berdasarkan hasil evaluasi. Namun, menurut dia, tidak kemungkinan para kader pembelot akan dipecat dari partai.

"Mereka (DPW Kalsel) juga berhak memecat seluruh pengurus yang tidak sejalan dan segaris dengan kebijakan DPP dalam pilpres 2019," kata Eddy.

Menurut Eddy, DPW Kalsel akan segera memanggil para kader yang membelot untuk meminta klarifikasi dari mereka.

"Dimintai keterangannya mengapa mereka tidak sejalan dengan keputusan DPP," kata dia.

Ketua DPD PAN Tanah Bumbu Sudian Noor mengatakan, dukungan kepada pasangan Jokowi-Kiai Ma'ruf bukan tanpa alasan. Menurut dia, DPD PAN Tanah Bumbu hanya mengikuti aspirasi masyarakat setempat yang telah merasakan pembangunan terus berjalan sesuai dengan janji Presiden Jokowi.

"Tiap tahun pembangunan terus ditingkatkan dan itu terbukti. Saya melihat di Kabupaten Tanah Bumbu, masyarakat lebih banyak condong memilih Jokowi, karena sudah sangat dirasakan dari program beliau membangun dari pinggiran," kata Sudian dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/11/2018).

Menurut dia, salah satu program Jokowi yang sudah terbukti berjalan dengan baik adalah dana desa. Ia ingin program yang ditujukan untuk pembangunan desa ini terus berjalan lima tahun mendatang.

Baca juga: Berbeda dengan DPP, DPD PAN Tanah Bumbu Dukung Jokowi-Maruf

"Sudah terbukti dengan program 1 desa 1 miliar, itu sangat dirasakan oleh masyarakat," ujar Sudian yang juga Bupati Tanah Bumbu.

Sudian pun siap menerima konsekuensi atas sikapnya yang berbeda dengan dewan pimpinan pusat partai. DPP PAN sejak awal mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Saya siap menerima sanksi apapun dari DPP PAN," kata Sudian. 

Kompas TV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menggelar rapat koordinasi nasional. Rapat membahas sejumlah hal terutama pemilu 2019. Rapat digelar untuk kesiapan kader memenangkan partai dan pasangan Capres Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Joko Widodo merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rapat kali ini merupakan yang kedua, setelah penetapan kampanye dan pasangan Capres-Cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com