Perekaman E-KTP di Papua Tak Terganggu setelah Peristiwa Pembantaian Pekerja di Nduga

Kompas.com - 06/12/2018, 12:52 WIB
Ilustrasi perekaman e-KTP: Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banda Aceh, Aceh mengikuti perekaman kartu tanda penduduk elektronik di sekolah tersebut, Kamis (9/3/2017). Petugas kependudukan dan pencatatan sipil Banda Aceh melakukan perekaman ke sekolah-sekolah agar para pemula dengan mudah memperoleh KTP elektronik. Namun, hingga kini blangko KTP elektronik masih kosong, warga diberikan surat keterangan sebagai penggantinya. KOMPAS/ZULKARNAINIIlustrasi perekaman e-KTP: Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banda Aceh, Aceh mengikuti perekaman kartu tanda penduduk elektronik di sekolah tersebut, Kamis (9/3/2017). Petugas kependudukan dan pencatatan sipil Banda Aceh melakukan perekaman ke sekolah-sekolah agar para pemula dengan mudah memperoleh KTP elektronik. Namun, hingga kini blangko KTP elektronik masih kosong, warga diberikan surat keterangan sebagai penggantinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tavipiyono memastikan, proses perekaman e-KTP di wilayah Papua tidak akan terganggu meski beberapa hari lalu terjadi aksi pembunuhan sejumlah pekerja di Kabupaten Nduga.

Ia menyebutkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) terus melakukan perekaman e-KTP di kantor kecamatan di Papua.

Proses perekaman itu sengaja "dikebut" agar bisa selesai pada akhir tahun 2018. Tujuannya supaya tak mengganggu proses pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019.

“Kami tidak mundur, terus melakukan perekaman,” kata Tavipiyono usai diskusi di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu (5/12/2018).

Tavipiyono mengatakan, kejadian di Kabupaten Nduga juga tak membuat pihaknya meminta pengamanan khusus dari aparat penegak hukum.

Menurut dia, sejumlah gangguan sudah dialami Disdukcapil setiap kali datang ke daerah-daerah. Petugas Disdukcapil hanya diimbau untuk senantiasa berhati-hati ketika bertugas.

Sejauh ini, Disdukcapil telah melakukan perekaman terhadap 10 dari 29 kabupaten/kota di Papua. Melihat tingginya atensi warga setempat, Tavipiyono optimistis target bisa tercapai.

“Saya sebenarnya ingin tunjukkan bagaimana antusiasnya masyarakat pedalaman di sana. Banyak yang tidak pakai baju, banyak yang pakai koteka, tidak sesusah dulu. Mereka datang dari berbagai penjuru untuk merekam KTP elektronik meski pun geografisnya sebagian besar pegunungan,” kata dia.

Percepatan perekaman e-KTP dilakukan dengan menerjunkan tim khusus perekaman yang diwakili Disdukcapil provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

Pada Sabtu (1/12/2018), terjadi pembunuhan sadis dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Nduga, Papua terhadap pekerja PT Istaka Karya.

Kapolri Jenderal (pol) Tito Karnavian mengatakan, korban meninggal dunia akibat pembantaian berjumlah 20 orang, terdiri dari 19 pekerja dan satu anggota TNI yang gugur.

Mereka bekerja untuk membuka isolasi di wilayah pegunungan tengah.

Lokasinya jauh dari ibukota Nduga dan Kabupaten Jayawijaya yang terdekat dari wilayah pembangunan jembatan.

Informasi yang diterima dari berbagai sumber, para pekerja pembangunan jembatan itu diduga dibunuh lantaran mengambil foto pada saat perayaan HUT Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM) oleh KKB tak jauh dari lokasi kejadian.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Fraksi PKS Isyaratkan Setuju Wacana Amendemen Terbatas UUD 1945

Nasional
Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X