Mendagri: Satpol PP Harus Netral, Enggak Boleh Kampanye

Kompas.com - 05/12/2018, 11:32 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018). KOMPAS.com/Devina Halim Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat ditemui di Hotel Redtop, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (6/11/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus bersikap netral dalam menjaga ketertiban Pemilu 2019.

Sikap netral tersebut harus dilakukan sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

"Tugas Satpol PP harus netral dan enggak boleh ikut berkampanye memilih siapapun paslon. Harus update terus dengan kepolisian dan TNI di daerah guna menyukseskan Pemilu 2019," kata Tjahjo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Satpol PP Seluruh Provinsi dalam Rangka Mendukung Pemilu Serentak 2019 di Media Tower Hotel, Jakarta, Rabu (5/12/2018).

Tjahjo menambahkan, rapat koordinasi tersebut untuk memastikan dukungan dan bantuan pemerintah daerah dalam menyukseskan pilkada dan pilpres serentak 2019.

Menurut dia, tantangan Satpol PP bukan hanya menjaga ketertiban Pemilu saja, melainkan juga tegas dan disiplin bertugas di wilayah masing-masing.

"Enggak boleh mengajak masyarakat memilih paslon tertentu. Kalau menjelaskan keberhasilan program pemerintah, ya wajib hukumnya, apa saja pembangunan infrastruktur yang berhasil, nawacita, dan lainnya," tuturnya.

Kendati demikian, Tjahjo mengingatkan, Satpol PP untuk menjalankan PKPU soal netralitas aparatur sipil negara dalam Pemilu 2019.

"Harus pegang UU dengan baik. Satpol PP itu punya disiplin dan harga diri," ujarnya.

Ia menambahkan, netralitas Satpol PP perlu ditegakkan karena tugas utama mereka adalah melayani masyarakat dengan profesional dan terbebas dari intervensi apapun.

Berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tantang Kampanye Pamilihan Umum Pasal 71 Ayat (1) menyatakan pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Sedangkan di Ayat (2) dengan pasal yang sama juga menjelaskan larangan yang dimaksud dalam Ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Pansel: Polisi yang Daftar Capim KPK Harus Ikut Tahapan untuk Hindari Konflik Kepentingan

Nasional
Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Muhaimin Sarankan Koalisi Jokowi-Ma'ruf Tak Tambah Partai

Nasional
Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Ingin Pertahankan Hasil Pilpres, Kelompok Advokat Daftar Jadi Pihak Terkait Tak Langsung

Nasional
Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Novanto Pelesiran Lagi, Wiranto Sebut Perlu Lapas Khusus di Pulau Terpencil

Nasional
Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Pemerintah Kebut Infrastuktur di Enam Provinsi

Nasional
Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Polri: 4 dari 9 Korban Kerusuhan 21-22 Mei 2019 Dipastikan Tewas karena Peluru Tajam

Nasional
Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Jika Terpilih Masuk Pemerintahan, Kader PKB Bakal Prioritaskan 3 Agenda Ini

Nasional
Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Wadah Pegawai KPK Ingatkan Pansel Utamakan Rekam Jejak Calon Pimpinan

Nasional
Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Tolak Permohonan Kivlan Zen, Wiranto Tegaskan Hukum Tak Bisa Diintervensi

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut 30 Saksi dari Tim Hukum 02 Tabrak Ketentuan Beracara di MK

Nasional
'Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang...'

"Hanya Cicak di Gedung Dewan Ini yang Tak Terima Uang..."

Nasional
KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

KPU Finalisasi Draf Jawaban Baru untuk Hadapi Gugatan Prabowo

Nasional
BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

BPK Usulkan Kemhan Buat Program Wajib Militer

Nasional
Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Akan Kirim 4 Truk Berisi Tambahan Alat Bukti

Nasional
Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Fadli Zon: Kami Mau Cari Kebenaran, Bukan Sekadar Persolan Administratif

Nasional

Close Ads X